Polemik PPP di Titik Krusial: Mahkamah Partai Jadi Penentu Siapa Ketua Umum Sah

SuaraJabar.id - Polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-Muktamar X di Ancol, Jakarta, pada 27-29 September 2025, terus bergulir.

Dua kubu, yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum yang sah, menciptakan ketidakpastian dalam tubuh partai berlambang Ka'bah ini.

Di tengah ketegangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan sikap netralnya, sebuah langkah yang diapresiasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat.

Kini, nasib kepemimpinan PPP berada di tangan Mahkamah Partai, yang akan menguji keabsahan proses muktamar.

Situasi ini menyoroti pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa internal partai, serta peran pemerintah sebagai wasit yang objektif dalam menjamin tegaknya prinsip demokrasi dan hukum dalam kehidupan kepartaian.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat, menyambut baik dan mengapresiasi sikap netral yang ditunjukkan pemerintah dalam menyikapi dinamika internal PPP.

"Kami sangat mengapresiasi sikap netral pemerintah dan itu telah sesuai," kata Pepep dilansir dari Antara.

Menurut Pepep Saepul Hidayat, sesuai aturan partai, perselisihan internal yang melibatkan klaim ketua umum antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto akan diuji oleh Mahkamah Partai.

"Karena badan ini yang memiliki kewenangan menilai jalannya muktamar," ucap Pepep.

Baca Juga: PPP Jabar Ungkap Drama Muktamar X, Dukungan Penuh untuk Agus Suparmanto

Mahkamah Partai, yang saat ini aktif, memiliki tanggung jawab besar untuk menilai keabsahan seluruh proses pengusungan ketua umum. Ini mencakup pemeriksaan terhadap:

Kuorum peserta: Apakah jumlah peserta yang hadir memenuhi syarat sahnya muktamar.

Tata cara sidang: Apakah prosedur dan mekanisme sidang telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Syarat formil lainnya: Dokumen-dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi yang relevan.

Setelah melalui penilaian yang ketat, putusan Mahkamah Partai akan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Pepep menyatakan keyakinan kubu Agus Suparmanto bahwa Mahkamah Partai akan mengesahkan kepemimpinan Agus Suparmanto.

"Kami yakin bahwa dengan memperhatikan absensi peserta, tata cara sidang, dan pemenuhan syarat formil lainnya, Mahkamah Partai akan memandang bahwa penetapan pak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum sah, dan layak untuk diajukan ke Kementerian Hukum guna mendapatkan pengesahan," tutur Pepep.

Klaim ini didasarkan pada argumen bahwa mayoritas peserta yang memiliki hak suara tetap bertahan dan melanjutkan sidang setelah dinamika yang terjadi, sehingga kuorum tetap terpenuhi dan proses pemilihan dianggap sah oleh kubu Agus Suparmanto.

Sikap netral ini selaras dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memihak kubu mana pun. "Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," kata Yusril.

Penegasan netralitas pemerintah ini sangat krusial, karena akan menjamin proses penyelesaian konflik berjalan adil dan sesuai koridor hukum yang berlaku, tanpa intervensi politik.

Yusril juga menambahkan bahwa pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP nantinya, menunggu kepastian hukum dari internal partai.