Aksi Boyong Pejabat Dedi Mulyadi dari Purwakarta ke Jabar Disorot, Sah atau Langgar Etika?

SuaraJabar.id - Aksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memboyong pejabat dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan publik.

Pasalnya, Dedi yang akrab dengan panggilan Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu tak hanya memboyong pejabat fungsional, tapi juga membawa orang nomor tiga di Pemkab Purwakarta alias Sekretaris Daerah Norman Nugraha ikut diangkut memperkuat kabinet kerjanya.

Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Nasional (KPN) Miftahul Adib menyoroti aksi boyong pejabat yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi itu.

Menurutnya, mutasi pejabat dari kabupaten ke provinsi atas kebijakan gubernur sudah lumrah terjadi. Bahkan hal itu pun dilakukan di tingkatan presiden.

Hal yang harus diutamakan, kata Adib, yakni proses mutasi pejabat itu harus dilakukan sesuai sistem meritokrasi dan kompeten.

"Ini Deddy Mulyadi dari Purwakarta, sekarang dia di Bandung, sekarang banyak pejabat Purwakarta ditarik. Presiden juga sama dengan kedekatan dia, terutama orang-orang yang dianggap bisa kerja. Saya kira gak ada masalah. Selama, satu, meritokrasi itu jalan. Sesuai dengan kepangkatan dan kompetensi, nggak ada like and dislike," tegas Adib, Rabu 1 Oktober 2025.

Di sisi lain, lanjut Adib, saat ini Dedi Mulyadi memikul beban baru untuk memastikan dan membuktikan kepada masyarakt bahwa pejabat yang dia angkut dari Purwakarta memiliki kinerja sesuai dengan harapan masyarakat dan selaras dengan program kerjanya.

"Dia kan ingin mengeksekusi sebuah kebijakan secara cepat dan dia harus menentukan anak buah. Wajar kalau dia ingin mengambil orang-orang yang memang kemistrinya sudah ketemu. Jadi diajak lari itu cepat, sudah nyetel bahasanya begitu," papar Adib.

Adib menyebut, alasan lainnya KDM mengangkut pasukannya dari Pemkab Purwakarta, bisa jadi lantaran pejabat di Pemprov Jawa Barat tidak bisa menyesuaikan dengan gaya kerjanya KDM.

"Figur KDM ini kan memang beda. Mungkin pejabat yang ada, OPD yang ada di Bandung mungkin kurang begitu nyetel dengan gayanya dan penyesuaiannya terlalu lama," pungkas Adib.

Kontributor : Wivy Hikmatullah

Baca Juga: Polemik PPP di Titik Krusial: Mahkamah Partai Jadi Penentu Siapa Ketua Umum Sah