Andi Ahmad S
Jum'at, 03 Oktober 2025 | 20:59 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri belakang) mengawasi penyegelan villa di Griya Dumanis, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025). [ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa]
Baca 10 detik
  • Penyegelan objek wisata Puncak oleh KLH picu krisis ekonomi dan PHK massal. 

  • Anggota DPR Mulyadi marah besar ke Menteri LHK Hanif atas dampak penyegelan. 

  • Kebijakan KLH di Puncak dinilai merusak investasi, wisata, dan stabilitas sosial. 

SuaraJabar.id - Suasana panas menyelimuti Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyusul serangkaian penyegelan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang memicu krisis ekonomi dan sosial.

Geram atas dampak masif yang ditimbulkan, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, secara terang-terangan meluapkan kemarahannya terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menuding kebijakannya telah menghancurkan denyut nadi pariwisata dan investasi daerah.

Kawasan Puncak, yang selama puluhan tahun menjadi primadona wisata, kini meredup. Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat setidaknya 2.300 karyawan telah dirumahkan akibat terhentinya operasi belasan hingga puluhan objek wisata yang disegel KLH. Pemandangan ini membuat Anggota DPR RI Mulyadi naik pitam.

"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," tegas Mulyadi kepada wartawan pada Jumat, 3 September 2025.

Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, tidak hanya berhenti pada dampak PHK massal.

Ia menjelaskan bahwa langkah Menteri Hanif Faisol Nurofiq ini memicu efek domino yang jauh lebih luas dan mengkhawatirkan bagi stabilitas sosial dan ekonomi di Puncak.

"Efek dominonya tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menambah jumlah pengangguran, tetapi juga kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," terang Mulyadi.

Melihat situasi genting ini, Mulyadi berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia akan melakukan kegiatan reses bersama masyarakat Kawasan Puncak, khususnya mereka yang hidupnya sangat bergantung pada sektor pariwisata.

"Tujuan saya reses di Kawasan Puncak, tentunya belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," tambahnya.

Baca Juga: Mau Lihat Pegawai Termalas Pemprov Jabar? Di Sini Kata Dedi Mulyadi

Load More