Kerja Sama ASEAN Diperkuat untuk Mendorong Perhutanan Sosial yang Berkeadilan

SuaraJabar.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tuan rumah Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks yang diselenggarakan di Jakarta pada 4–5 Agustus 2026.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama regional dalam membangun tata kelola perhutanan sosial yang efektif, transparan, dan inklusif di kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan yang diinisiasi oleh ASEAN Working Group on Social Forestry (AWG-SF), RECOFTC, dan ClientEarth tersebut mempertemukan perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, serta pejabat dan para pemangku kepentingan sektor kehutanan Indonesia.

Penyelenggaraan forum ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong penguatan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga kelestarian hutan melalui pemberian akses kelola yang legal, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kelembagaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta bertukar pengalaman mengenai perkembangan kebijakan, praktik baik, inovasi, hingga tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perhutanan sosial di masing-masing negara.

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Marcus Octavianus Susatyo, mengatakan kerja sama perhutanan sosial di tingkat ASEAN terus berkembang melalui berbagai forum regional, pedoman bersama, dan pertukaran pengetahuan antarnegera.

"Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan aspirasi regional, memperkuat kepastian tenurial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan," ujar Marcus, Rabu (5/8/2026).

Pedoman ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks dikembangkan oleh AWG-SF bersama RECOFTC dan ClientEarth sejak 2019.

Baca Juga: Deli Resmikan Pabrik Alat Tulis Terbesar di ASEAN, Siap Genjot Produksi Lokal

Pedoman tersebut menjadi kerangka bersama untuk memperkuat lingkungan hukum dan kelembagaan perhutanan sosial di Asia Tenggara, termasuk memperluas akses masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap skema perhutanan sosial serta mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Forum tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penguatan kapasitas yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada 2024, lokakarya regional berhasil mengidentifikasi berbagai prioritas penerapan pedoman tersebut di tingkat nasional.

Selanjutnya pada 2025, Indonesia menyelenggarakan pelatihan nasional bagi instansi kehutanan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mengidentifikasi tantangan prosedural dalam implementasi program perhutanan sosial.

Dalam forum tersebut, setiap delegasi negara memaparkan perkembangan, capaian, dan tantangan pelaksanaan perhutanan sosial di negaranya masing-masing.

Diskusi juga mencakup pembaruan regulasi, model implementasi yang dapat direplikasi, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan kelompok masyarakat, hingga pengembangan akses pasar bagi usaha perhutanan sosial.