Dedi Mulyadi Minta Maaf di HUT ke-81 RI, Soroti Bahaya Feodalisme di Birokrasi

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jawa Barat dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026).

Permintaan maaf tersebut disampaikan Dedi karena menurutnya, peringatan kemerdekaan selama ini kerap diisi dengan retorika mengutuk kolonialisme masa lalu, seperti penjajahan Belanda dan Jepang.

Namun, perilaku yang mencerminkan imperialisme dan feodalisme dinilai masih dapat muncul dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan birokrasi.

Dedi mengingatkan aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak mengulangi pola penindasan terhadap rakyat melalui kekuasaan dan jabatan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kita selalu mengutuk kolonialisme Belanda dan Jepang pada setiap momentum kemerdekaan. Tetapi tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sendiri juga terjadi,” kata Dedi seusai upacara HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate melansir Harapanrakyat--jaringan Suara.com, Senin (17/8/2026).

Menurut Dedi, praktik eksploitasi pada masa kolonial juga melibatkan kaum feodal lokal. Ia mencontohkan sistem kerja rodi dan romusa yang pada praktiknya berkaitan dengan hak-hak rakyat yang kerap dipotong oleh kalangan feodal.

Dedi menilai sejarah tersebut harus menjadi pelajaran bagi birokrasi saat ini agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek kepentingan pejabat.

“Feodalisme pada zaman dulu menjadikan rakyat sebagai objek kebutuhan kaum feodal pribumi. Saya juga baca naskah, perilaku feodalisme oleh kaum feodal di Priangan sempat menggegerkan Eropa. Sifat itu bisa terjadi kepada kami sebagai penyelenggara negara hari ini,” ujarnya.

Sentil Anggaran Seremonial

Baca Juga: Sorotan Pohon Hilang di Gasibu, Dedi Mulyadi: 1 Pohon Ditebang Diganti 50 Asem Jawa

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti kebiasaan sebagian aparatur yang dinilai masih menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial dan rapat dengan biaya tinggi.

Menurutnya, penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat tidak sejalan dengan kondisi warga di sejumlah daerah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

“Uang habis di ruang rapat yang mencapai ratusan juta, makannya Rp300.000, tapi tidak bisa berbuat apa pun bagi masyarakatnya. Rencana banyak tapi tidak ada karya, ingin dapat penghormatan saat kunjungan, tapi rakyat yang dikunjungi tetap menderita,” katanya.

Karena itu, Dedi menegaskan komitmennya untuk mengarahkan anggaran daerah pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jabar memangkas kegiatan rutin yang tidak memberikan manfaat langsung bagi publik.

“Nggak boleh meniru feodalisme itu. Karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera kami tidak menyadari,” tutur Dedi.