Jeritan Ojol Hingga Buruh di Bogor Dalam Bayang-bayang Angka Kemiskinan

Contoh juga datang dari Aditya Susanto (24), warga Cileungsi. Buruh kontrak gudang bergaji Rp4,6 juta yang hidup dalam bayang-bayang kecemasan akan berakhirnya masa kerja pada 2027 tanpa ada kepastian perpanjangan.

Antara Data BPS dan Fenomena Near Poor

Secara statistik, BPS mencatat penurunan penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 194 ribu jiwa pada 2025, menyisakan 3,65 juta orang.

Kabupaten Bogor mencatat penurunan terbanyak sebesar 44,9 ribu jiwa, namun masih memegang predikat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 401,9 ribu orang (6,26%).

Sementara itu, Kota Bogor berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 5,89%.

Menanggapi fenomena ini, Sosiolog FISIP Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bagong Suyanto, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan sosial dan kerentanan.

Banyak warga yang secara formal berhasil keluar dari garis kemiskinan, namun kenyataannya berada dalam kategori near poor (hampir miskin).

"Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sekadar bertahan hidup," ujar Prof. Bagong.

Risiko ekonomi mulai dari kenaikan harga pokok, sakit, hingga pemutusan hubungan kerja dapat dengan mudah melempar mereka kembali ke bawah garis kemiskinan.

Baca Juga: KPK Peringatkan Menteri ATR Nusron Wahid Tak Ulur Waktu di Kasus Korupsi Summarecon

Distorsi Narasi Kebijakan dan Ironi di Lapangan

Kerentanan ini kian pelik ketika intervensi atau klaim pemerintah tidak sepenuhnya menapak pada realitas warga.

Kesenjangan antara retorika panggung politik dan kenyataan di lapangan tergambar jelas dari kisah Susanah, seorang warga Kampung Ciuncal, Desa Situsari, Cileungsi.

Susanah sehari-hari bekerja keras menjahit kain sisa (majun) menjadi lap dengan upah Rp700 per kilogram, diselingi menjadi pencuci ompreng wadah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan upah Rp100.000–Rp150.000 per hari.

Namun, saat diundang sebagai tamu istimewa dalam Sidang Tahunan MPR/DPR di Jakarta pada Agustus 2026, profesinya keliru disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai "buruh pengupas bawang" dengan upah fantastis "Rp700 ribu per kilogram".

Kekeliruan narasi tersebut menjadi gambaran betapa potret perjuangan warga di tingkat tapak kerap kali terdistorsi.