Camat Diminta Kerja Super Keras dan kolaboratif, Ini Pesan Kemendagri

SuaraJabar.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia bekerja super keras untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan hingga tingkat masyarakat. Bahkan, camat di daerah bencana diminta tetap mengawal pelaksanaan program pemerintah di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, aparat kewilayahan harus memperkuat koordinasi, pendataan hingga identifikasi persoalan agar program prioritas Presiden terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, dikutip Jumat (6/11/2026).

Safrizal mengatakan, rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan 7.000-an camat lainnya melalui Zoom. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat kapasitas camat dalam mendukung program prioritas nasional.

Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi program jaminan rumah, makan bergizi gratis (MBG), penanganan inflasi, ketahanan pangan hingga pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Menurut Safrizal, program-program tersebut membutuhkan dukungan aparat kewilayahan karena pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat. Camat memiliki posisi strategis dalam memastikan program pemerintah pusat dapat berjalan hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

"Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," ujarnya.

Dia menjelaskan, camat perlu mendapatkan pembekalan teknis agar memahami bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Kemendagri tidak hanya membuat kebijakan yang bersifat administratif, tetapi juga menjelaskan secara detail mekanisme koordinasi, pendataan hingga langkah penyelesaian apabila program mengalami kendala di lapangan.

Baca Juga: Safrizal ZA Ungkap Pelayanan Prima BPBD Jaga Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah

"Terutama dari aspek pendataan, kemudian identifikasi masalah, dan solusi-solusi yang dapat diambil jika program prioritas ini memperoleh kendala di lapangan," tuturnya.

Safrizal mencontohkan, dalam program pemberantasan TBC, camat diharapkan memperkuat koordinasi dengan aparatur kesehatan yang bertugas di lapangan.

Peran camat dibutuhkan untuk membantu pelacakan penderita TBC sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengobatan secara konsisten.

Menurutnya, pendekatan aparat kewilayahan dapat memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga.

"Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga," katanya.

Safrizal memastikan, masyarakat di daerah bencana tetap mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama meskipun wilayahnya sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi.