Kementerian PUPR Renovasi 1.048 Rumah Warga Miskin di Depok

Agung Sandy Lesmana
Kementerian PUPR Renovasi 1.048 Rumah Warga Miskin di Depok
Penerimaan bantuan BSPS dari Kementrian PUPR ke warga Depok, Jabar. (Suara.com/Supriyadi)

Ia menyebutkan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS per umah sebesar Rp 17,5 juta.

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 18,340 miliar lebih untuk membantu pembangunan rumah warga di Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum mengatakan, bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok, agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni.

"Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju Bindarum ketika kunjungi Depok, Minggu (14/4/2019).

Ia menyebutkan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS per umah sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sambungnya diperuntukan untuk bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan.

"Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," katanya.

Lebih lanjut, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.

"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048,"terangnya.

Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya.

Apabila, terjadi kecurangan sanksi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.

Terpisah, Komisi V DPR RI Intan Fauzi meyakini masalah kuli bangunan masih menjadi kendala selama program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir.

Namun, antisipasi dengan menggandeng bina konstruksi diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik.

"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," pungkasnya.

Kontributor : Supriyadi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS