SuaraJabar.id - Puluhan siswa bersama orangtuanya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019). Mereka protes terkait kebijakan sistim zonasi pendaftaran sekolah yang ditetapkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
Mereka yang menjadi korban Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) onile itu menilai telah membuat 21 siswa miskin tidak bisa sekolah.
“Ini aksi solidaritas kami DKR untuk keluarga miskin yang anaknya ditolak oleh sekolah negeri Depok,” kata Ketua DKR Depok Roy Pangharapan kepada Suara.com, usai aksi di Jalan Margonda, Depok.
Roy menerangkan, siswa miskin ditolak di sekolah negeri karena para siswa ini mendaftar ke sekolah yang tidak sesuai dengan zona yang sudah ditentukan pemerintah. Dari siswa miskin yang ditolak terdapat seorang anak yatim.
Baca Juga:Asyik, Warga Depok yang Lahir 1 Juli Bisa Bikin SIM Gratis Senin Besok
"Alasan ditolak katanya karena tidak sesuai zonasi. Padahal SMA dan SMK di Depok belum merata di setiap kecamatan," jelasnya.
“Sudah menjadi kewajiban kami DKR Kota Depok membantu keluarga anggota relawan kami. Apalagi mereka keluarga tak mampu,” lanjut dia.
Lebih lanjut, ia berharap semua siswa miskin di Kota Depok mendapat haknya bersekolah di sekolah negeri tanpa dipersulit oleh sistim zonasi.
“Akomodir semua siswa miskin untuk masuk sekolah negeri, agar subsidi pendidikan dari pemerintah tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan zonasi sekolah sangat merugikan bagi keluarga rakyat miskin.
Baca Juga:Kebakaran ITC Depok Akibat Kompor Gas di Salah Satu Kios Bocor
“Herannya justru kebijakan menteri yang mengorbankan keluarga miskin ini bisa berlaku dibawah pemerinahan Presiden Jokowi. Kok malah bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi sendiri yang berusaha memudahkan pelayanan bagi rakyat khususnya yang miskin dan tidak mampu,” katanya.
Sistem zonasi di Kota Depok kata Roy, sudah merepotkan keluarga miskin dan sampai tidak bisa sekolah.
“Bagaimana dengan daerah pelosok, di luar Jawa dan desa-desa terpencilnya. Bagaimana sumberdaya manusia bisa maju, sekolah saja dipersulit,” katanya.
Ia kemudian berharap pada Wali Kota Depok untuk segera turun tangan. Sebab kata Roy, warga depok yang sudah menjadi korban sistem yang dibuat Mendikbud.
“Kegagalan pemerintah kota Depok membangun gedung SMA SMK yang tidak merata di setiap kecamatan di kota depok, sebagai contoh kecamatan Beji, tidak memiliki SMA SMK,” pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
