Mereka meminta aparat menangkap aktor intelektual dalam tindakan rasisme saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019) pekan lalu.
"Polrestabes Surabaya, Kodim dan Pemkot Surabaya, bertanggung jawab atas pembiaran terhadap TNI, Satpol PP dan Ormas reaksioner yang dengan sewenang-wenang mengepung dan merusak asrama Kamasan Papua," kata Roberto.
Tak sampai di situ, para mahasiswa Papua juga meminta aparat khususnya Polri memecat provokator penyerangan asrama di Surabaya.
"Tangkap dan adili pelaku pemberangusan ruang demokrasi di Surabaya yang menyebabkan lima orang luka berat dan belasan lainnya luka ringan," ujar Robertus.
Baca Juga:Kapolda Jatim Sebut Ada Salah Paham Soal Penolakan Gubernur Papua dan Jatim
Aksi akhirnya selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka tetap berjalan kaki meski polisi sudah menawarkan diri menggunakan truk pengangkut. Namun selama perjalanan dari Gedung Merdeka ke asrama berjalan dengan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Adapun massa aksi tampak mengenakan pakaian adat, membawa spanduk bertuliskan referendum dan sejumlah poster bertuliskan sikap protes terhadap rasisme.
Selain itu, di sepanjang jalan mereka membagikan selebaran kertas berisi sejumlah tuntutan. Isi tuntutan tersebut di antaranya mengutuk pelaku pengepungan asrama Kamasan Papua di Surabaya, penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan spanduk dan bendera di asrama Papua di Semarang, serta pemukulan yang berujung penangkapan di Ternate dan Ambon.
Kontributor : Huyogo Simbolon
Baca Juga:Kapolri: Pembatasan Internet di Papua Demi Keamanan Negara
