Dana Fiskal Belum Proposional, Emil Gagas Pemekaran Tingkat Kelurahan/Desa
Jumlah daerah tidak bisa selalu dijadikan patokan untuk pemberian dana fiskal karena belum tentu sebanding dengan jumlah penduduknya.
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai saat ini dana fiskal yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat belum proposional. Hal tersebut disebabkan, dana fiskal yang selama ini diberikan masih berbanding lurus dengan jumlah atau luas daerah.
"Yang penting dari saya adalah keadilan fiskal dari pemerintah pusat, karena sekarang kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil di Balai Kota Bogor pada Senin (9/9/2019).
Padahal, lanjut Emil, jumlah daerah tidak bisa selalu dijadikan patokan untuk pemberian dana fiskal karena belum tentu sebanding dengan jumlah penduduknya.
"Kalau daerahnya sedikit duitnya sedikit, kalau daerahnya banyak duitnya banyak padahal jumlah penduduk enggak seimbang. Semoga ini bisa dipahami, sehingga yang dirasakan masyarakat bisa diselesaikan," ungkapnya.
Untuk itu, salah satu gagasannya adalah pemekaran wilayah di tingkat kelurahan atau desa. Sehingga dana yang nantinya diberikan oleh pemerintah pusat berbanding lurus dengan jumlah atau luas daerah.
"Salah satu gagasannya pemekaran kelurahan atau desa kalau dimekarkan berbanding lurus dengan dana. Saya kira itu bisa menyentuh ke masyarakat buka pemekaran provinsi. Semoga dikepepimpinan Pak Jokowi ke depan bisa diperbaiki," katanya.
