Skandal PPDB Jawa Barat, Anggota DPRD Titip Anak Masuk Sekolah Negeri

Pebriansyah Ariefana
Skandal PPDB Jawa Barat, Anggota DPRD Titip Anak Masuk Sekolah Negeri
Seorang anggota DPRD Jawa Barat mentipkan calon peserta didi atua anak untuk masuk ke sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jawa Barat tahun 2020. (ist)

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jawa Barat tahun 2020, masih ditemui praktik kolusi dan nepotisme.

SuaraJabar.id - Muncul skandal PPDB Jawa Barat. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jawa Barat tahun 2020, masih ditemui praktik kolusi dan nepotisme.

Sebuah foto beredar di media pesan berlayanan Internet whatsapp, yang mana foto tersebut, merupakan foto surat berkop DPRD Jawa Barat yang berisikan rekomendasi agar‎ seseorang calon siswa‎ dapat diterima di sekolah negeri.

Surat itu sendiri, ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bandung, yang ditandatangani oleh seorang anggota DPRD Provinsi Jabar, bernama HM Dadang Supriatna, dari partai Golongan Karya, yang bertugas di Komisi V.

Pada isi surat itu, yang bertanggal ‎10 Juni 2020, dituliskan perihalnya, untuk 'Rekomendasi Sekolah'. Isi suratnya bertujuan pengirim surat untuk meminta kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bandung, agar menerima seorang siswa yang mendapat rekomendasi dari anggota DPRD tersebut, pada Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jawa Barat tahun 2020‎.

‎Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, mengiyakan surat tersebut. Bahkan dirinya sudah mengkonfirmasi pengirim surat, yang merupakan anggotanya sendiri.

"Iya betul, Pak Dadang mengakui (sebagai pengirim surat)," kata ‎Hadi, saat dihubungi via ponselnya, Jumat (12/6/2020).

Hadi menyebut, berdasarkan keterangan dari Dadang, surat tersebut hanya bersifat ‎rekomendasi. Bukan suatu hal yang memaksakan atau wajib dituruti.

"Dalihnya, hanya rekomendasi saja, bukan menjadi paksaan tapi," ucapnya.

Atas beredarnya surat itu, Hadi pun langsung berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Jabar. Ia menghubungi‎ Kadisdik, untuk tidak mengindahkan surat itu. Ia juga meminta Disdik, untuk tidak merespon jika didapati ada surat yang serupa dikemudian hari.

Pasalnya, tutur Hadi, sebelum pelaksanaan PPDB 2020 ini, ‎pihaknya telah membuat konsesus kepada publik, dimana isi konsesus tersebut, tidak akan memberikan rekomendasi hingga dengan intervensi, pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

"Lah ini malah dilanggar anggota sendiri. Untuk menyikapinya, saya sudah hubungi ibu Kadisdik, untuk tidak mengindahkan surat seperti itu," pungkasnya.

Dadang sendiri saat dikonfirmasi terpisah mengakui surat itu, memang benar dari dirinya. Namun ia menegaskan, surat tersebut hanya bersifat rekomendasi.

"Saya tidak Intervensi. Hanya rekomendasi saja, diterima atau enggak itu gimana sekolahnya, kan sudah online dan sekolah juga punya sistem," kata Dadang saat dihubungi, via ponselnya, di waktu yang sama.

Terkait dengan siapa yang direkomendasikannya, Dadang mengaku, calon siswa itu bukan anaknya, melainkan anak dari seorang masyarakat yang meminta rekomendasi dari dirinya.

"Jadi begini, ada masyarakat orang tua siswa datang ke saya, minta rekomendasi. Karena kan saya di pilih rakyat. Tapi saya sudah jelaskan, kalau sekarang (PPDB) sudah online. Dia (orang tua) hanya minta rekomendasi, yah saya buatkan," ucapnya.

Kontributor : Cesar Yudistira

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS