PPDB Jabar Bermasalah, DPRD: Minim Infrastruktur, Sistem Daring Kurang

Pebriansyah Ariefana
PPDB Jabar Bermasalah, DPRD: Minim Infrastruktur, Sistem Daring Kurang
Petugas mengenakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah memeriksa jaringan internet untuk mengakses laman penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di SMP Negeri 60, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Daya tampung sekolah negeri yang belum merata.

SuaraJabar.id - DPRD Provinsi Jawa Barat menilai PPDB Jabar bermasalah. DPRD Jabar meminta pemerintah membenahi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan pada Rabu mengemukakan sejumlah temuan masalah dalam pelaksanaan PPDB 2020, termasuk di antaranya yang berkenaan dengan daya tampung sekolah negeri yang belum merata serta kendala mengakses layanan karena keterbatasan fasilitas internet.

"Jadi di sejumlah daerah masih minim infrastruktur pendukung serta pemahaman para calon peserta didik dalam proses PPDB daring masih kurang," kata Dadang.

"Hal ini wajar semua daerah rata-rata mengalami permasalahan yang sama. Untuk itu diperlukan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi," katanya.

Dia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat menjadikan hasil evaluasi DPRD mengenai pelaksanaan PPDB 2020 sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan PPDB selanjutnya.

"Untuk masalah pembelajaran jarak jauh ini dewan akan memberikan beberapa usulan agar proses pembelajaran bagi siswa untuk tahun ajaran baru bisa segera menyesuaikan," kata Dadang. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS