Endus Dugaan Korupsi, KPK Telisik Aliran Uang ke Pejabat Kabupaten Banjar

KPK sejak kemarin, Selasa (27/7/2020), telah melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat Kabupaten Banjar maupun pihak swasta

Bangun Santoso | Welly Hidayat
Rabu, 29 Juli 2020 | 12:44 WIB
Endus Dugaan Korupsi, KPK Telisik Aliran Uang ke Pejabat Kabupaten Banjar
Ilustrasi Gedung KPK.

SuaraJabar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik adanya sejumlah aliran uang kepada pejabat Kabupaten Banjar, Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

KPK sejak kemarin, Selasa (27/7/2020), telah melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat Kabupaten Banjar maupun pihak swasta di Kantor BPKP Bandung dan Gedung Merah Putih KPK,Jakarta.

Penyidik KPK mengkonfirmasi saksi Anggota DPRD Banjar Supriyadi mengenai dugaan aliran uang dalam kasus suap proyek infrastruktur Kota Banjar.

"Supriyadi (saksi), penyidik mengkonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di kota Banjar," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga:Kasus Nurhadi, KPK Panggil Pemilik Bank Yudha Bhakti Lagi

Kemudian, untuk saksi Ojat Sudrajat selaku Kepala Inspektorat Kota Banjar dicecar penyidik KPK mengenai dugaan penerimaan fee proyek dalam memuluskan infrastruktur di Kota Banjar.

"Ojat Sudrajat, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan fee oleh pihak-pihak tertentu terkait proyek-proyek infra struktur di kota Banjar saat yang bersangkutan menjabat selaku Kadis PUPR," sebut Ali.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Banjar Ade Setiana dimintai keterangan terkait dengan dokumen yang telah disita penyidik mengenai dugaan korupsi proyek infrastruktur Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

Selanjutnya, tiga saksi pegawai bank Bank BJB yakni Anet Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati dan Ratih Nurul Fadila ditelisik mengenai mengenai data adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigaan dari rekening bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar.

Menurut Ali, pihaknya masih belum dapat menyampaikan kontruksi perkara maupun unsur pejabat negara yang akan ditetapkan tersangka. Alasannya, lantaran penyidik KPK masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.

Baca Juga:LP Maarif NU Dipanggil KPK Terkait Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

"Siapa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan nanti pada waktunya," ucapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini