Masih Ada Warga Jabar yang Tolak Divaksinasi Covid-19, Kenapa?

Jumlah warga Jabar yang belum memutuskan apakah akan divaksin atau tidak sebanyak 43,8 persen dan yang sudah yakin akan divaksin Covid-19 sebanyak 47,1 persen.

Ari Syahril Ramadhan
Senin, 14 Desember 2020 | 16:44 WIB
Masih Ada Warga Jabar yang Tolak Divaksinasi Covid-19, Kenapa?
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjukkan tanda suntik vaksin di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8/2020).[ANTARA FOTO/M Agung Rajasa]

SuaraJabar.id - Sebuah survei menunjukkan masih ada warga Jawa Barat yang menolak untuk divaksinasi Covid-19.

Hal ini diutarakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil. Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan survei terkait vaksinasi Covid-19.

Hasilnya kata dia, masih ada warga Jabar yang enggan divaksinisasi. Meski kata Kang Emil, jumlahnya hanya sembilan persen.

"Kami melakukan survei, 93 persen warga Jabar sudah mengetahui soal vaksinasi. Sosialisasi baik. Persepsi vaksin itu, yang tidak bersedia hanya sembilan persen. Sangat kecil," kata Kang Emil, di Bandung, Senin (14/12/2020).

Baca Juga:Zona Merah di Jawa Barat Bertambah Jadi 8 Daerah

Dari survei tersebut juga diketahui bahwa jumlah warga Jabar yang belum memutuskan apakah akan divaksin atau tidak sebanyak 43,8 persen dan yang sudah yakin akan divaksin Covid-19 sebanyak 47,1 persen.

"Yang belum memutuskan kebanyakan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam sebelum berkeyakinan untuk divaksin," kata dia.

Ia mengatakan sebanyak 73,4 persen responden warga Jabar dalam survei tersebut menginginkan vaksin dalam negeri.

"Kita doakan vaksin ini lancar. Nanti jam 1 akan diambil tes darah terakhir di Puskesmas Garuda. Mohon doanya agar menghasilkan kesimpulan antibodi yang berlimpah di atas 90 persen sehingga bisa dibagikan," kata dia.

Kang Emil mengatakan vaksin Covid-19 yang dibeli langsung oleh pemerintah dari perusahaan farmasi Sinovac Biotech Ltd, China ada satu juta sekian dosis dan masih menunggu keputusan BPOM.

Baca Juga:Pendukung Habib Rizieq Ngamuk di Kantor Polisi, Minta Dipenjara

"Yang satu juta sekian akan segera dilaksanakan dengan prioritas ke tenaga kesehatan, TNI, Polri dan profesi rawan dan warga di zona rawan setelah ada keputusan dari BPOM," kata dia. [Antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini