alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Politikus PDIP Polisikan RS dan Dokter Gara-gara Hasil Tes Covid-19

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 04 Mei 2021 | 12:57 WIB

Politikus PDIP Polisikan RS dan Dokter Gara-gara Hasil Tes Covid-19
ILUSTRASI-Seluruh anggota dewan dan pegawai di lingkungan DPRD Sumatera Utara menjalani tes usap atau swab test massal di Kantor DPRD Sumut. [ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus]

Diduga, pelapor menganggap ada ketidakjelasan hasil tes Covid-19 dari rumah sakit terlapor yang berbeda dengan Labkesda Kabupaten Tasikmalaya.

SuaraJabar.id - Sebuah rumah sakit dan seorang dokter dilaporkan ke polisi oleh Politikus PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah. RS dan dokter itu dipolisikan karena diduga melansir hasil tes Covid-19 yang berbeda dengan Labkesda Kabupaten Tasikmalaya.

Politikus PDIP itu melaporkan RS dan dokter itu ke ke Polres Tasikmalaya Kota, Senin (03/05/2021) siang.

Kejadian bermula ketika orang tua pelapor dirawat di rumah sakit. Diduga, pelapor menganggap ada ketidakjelasan hasil tes Covid-19 dari rumah sakit terlapor yang berbeda dengan Labkesda Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan tak lama setelah dirawat, orang tuanya meninggal dunia pada 14 April 2021 lalu.

Baca Juga: Tak Optimal, Hasil Tes Covid-19 Penumpang Kendaraan Pelabuhan Tak Diperiksa

“Orang tua klien kami sakit, lalu tes PCR di Labkesda hasilnya negatif Covid. Saat berobat di Puskesmas Cibalong, disarankan periksa ke dokter spesialis," kata Kuasa Hukum Demi Hamzah, Andi Ibnu Hadi dalam pernyataan tertulisnya dilansir Kapol.id-jejaring Suara.com, Selasa (4/5/2021).

“Lalu agar dirujuk masuk ke rumah sakit. Tapi ternyata harus diisolasi karena diduga terpapar covid-19,” lanjut dia.

Selama dirawat di rumah sakit, lanjut dia, keluarga tak mendapatkan pemberitahuan kondisi kesehatan orang tua yang cukup.

Termasuk mengenai penyakit ibu klien yang sebenarnya saat mendapat penanganan medis.

“Keluarga baru menerima laporan hasil pemeriksaan seminggu setelah pasien meninggal dunia,” katanya.

Baca Juga: Biadab, Tiga Pemuda Cabuli Bocah SD di Tasikmalaya

Pihaknya menduga rumah sakit tersebut telah melanggar pasal 62 Jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait