“Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan setiap OPD atau Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Suheryana.
Pemkab Pangandaran kata Suheryana, bakal lebih selektif lagi mempekerjakan pegawai kontrak.
“Tentunya kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan yang proporsional,” katanya.
Ia menyebut, di sejumlah OPD Pangandaran terdapat banyak pegawai non ASN atau honorer yang tidak dibutuhkan secara prinsip.
Baca Juga:4 Ide Hampers Lebaran yang Menarik dan Anti Mainstream
“Banyaknya jumlah pegawai honorer ini menjadi beban APBD untuk pembayaran honor mereka,” jelas Suheryana.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2015 Bupati sudah mengeluarkan surat edaran agar OPD tidak menerima pegawai non ASN.
Saat itu Pemkab berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
Hasil konsultasi tersebut, Pemkab Pangandaran boleh menerima pegawai non ASN dengan syarat kontrak per tahun.
“Kalau masih dibutuhkan, Pemkab bisa memperbaharui kontrak SPKnya, namun jika tak lagi diperlukan bisa diputus kontrak sepihak,” ungkapnya.
Baca Juga:Lebaran Sendirian di Korsel, Asnawi Mangkualam: Sedih Jauh dari Keluarga
Suheryana menjelaskan, selama ini pemahaman pegawai non ASN setelah menerima SPK berasumsi bisa bekerja selamanya.
“Asumsi ini jadi salah satu problem mereka usai pemutusan SPK,” ucapnya.
Ia pun meminta kepada pegawai non ASN diputus kontrak agar selalu optimis bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
