Hengky Kurniawan Disebut Bakal Diperiksa KPK

"Saya belum dipanggil. Tapi kalau nanti ada panggilan, sebagai warga negara yang baik harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya," kata Hengky Kurniawan.

Ari Syahril Ramadhan
Jum'at, 11 Juni 2021 | 07:00 WIB
Hengky Kurniawan Disebut Bakal Diperiksa KPK
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. [Suara.com/Ferry Bangkit Rizki]

SuaraJabar.id - Nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan santer disebut bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu tersebut ramai dibahas di sejumlah grup media sosial facebook warga Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Saat dikonfirmasi, Hengky Kurniawan mengatakan jika dirinya belum menerima jadwal panggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK. Namun dia menyatakan siap memberi kesaksian apapun atas kasus yang tengah diperiksa lembaga antirasuah itu.

"Saya belum dipanggil. Tapi kalau nanti ada panggilan, sebagai warga negara yang baik harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya," kata Hengky Kurniawan kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Penyidik KPK sendiri direncanakan bakal melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Pemkab Bandung Barat dan pihak swasta di lingkungan Pemkab Bandung Barat hingga Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:Pimpinan KPK Tetap Ngeyel Minta Penjelasan Komnas HAM Terkait Panggilan Soal TWK

Pemeriksaan secara maraton itu diduga berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan dana tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Kasus tersebut sudah menyeret Bupati nonaktif Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa serta Totoh Gunawan dari pihak swasta sebagai tersangka.

Hengky berharap kasus yang tengah diusut KPK segera berakhir agar Pemkab Bandung Barat bisa kembali bangkit. Sebagai pimpinan daerah dia sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN agar bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK.

Sebab dirinya tidak mau lagi ada pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang terlibat atau melakukan praktik korupsi.

"Kepada OPD atau ASN yang diperiksa harus kooperatif. Kita dukung karena ini untuk 'bersih-bersih' supaya tidak lagi ada korupsi," tegasnya.

Baca Juga:Polemik TWK, Wakil Ketua KPK Diperiksa Ombudsman RI

Sementara itu berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang terperiksa oleh KPK menyebutkan jika pertanyaan yang diajukan lebih kepada apa yang dijanjikan dan diberikan kepada bupati.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak