SuaraJabar.id - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau Disbudpar KBB pesimis bisa kasih kompensasi COVID-19 ke pengusaha pariwisata setempat. Kompensasi itu khusus untuk biaya perawatan lokasi wisata.
Itu adalah kompensasi dari dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Disparbud KBB, Heri Partomo mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 30 ribu pelaku usaha pariwisata di KBB untuk mendapatkan bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
"Dari KBB yang diusulkan ada kurang lebih 30 ribu para pelaku pariwisata terutama para pekerja," ujar Heri saat dihubungi Suara.com, Jumat (16/7/2021).
Baca Juga:Panduan Salat Idul Adha saat PPKM Darurat Sesuai Anjuran Kemenag
Pihaknya berharap bantuan hibah tersebut bisa disalurkan terhadap para pekerja yang bergerak di bidang Pariwisata secepatnya.
Sebab, para pelaku wisata khususnya pekerjanya sangat terdampak dengan kebijakan PPKM Darurat ini.
"Semoga Agustus sudah bisa turun. Hibah belum tahu dalam bentuk apa, baru diminta pengajuan data saja," ujar Heri.
Sementara untuk kompensasi biaya perawatan dan pemeliharaan, Heri mengaku belum membahasnya.
Namun jika melihat postur anggaran yang ada, kata dia, kemungkinan terealisasinya sangat kecil.
Baca Juga:Tidak Hanya di Dunia Nyata, Operasi Polisi Siber Juga Meningkat Saat PPKM Darurat
"Kecil kemungkinan untuk memberikan kompensasi. Tapi meskipun nanti ada pelaku wisata yang mengajukan maka akan kita dorong dan kita coba fasilitasi," jelasnya.
Dirinya melanjutkan, kondisi bisnis Pariwisata ditengah PPKM Darurat ini nyaris sama seperti penutupan yang dilakukan tahun lalu. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi para pengusaha.
"Kondisi pariwisata saat PPKM merasakan dampak yang sama seperti pertama penutupan 3 bulan, bisa disebut terpuruk. Baru saja kemarin sedikit menarik nafas, ternyata harus ada lagi PPKM Darurat," pungkasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
