Beberapa kali dalam acara resmi kenegaraan, Presiden Jokowi menggunakan baju adat. Namun realita yang terjadi adalah masyarakat adat sering mengalami kriminalisasi karena mempertahankan tanah leluhur mereka.
3. Presiden Bilang A, Jajarannya Malah B
Beberapa kali instruksi dan ucapan Presiden Jokowi tidak dijalankan dengan sesuai oleh jajarannya. Seperti pada tes wawasan kebangsaan KPK beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa hasil TWK tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam memberhentikan 75 pegawai KPK.
Faktanya, KPK tetap mencoret 51 dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta beralasan 51 pegawai yang dicoret itu sudah tidak bisa dibina lagi.
Baca Juga:Mobil Darurat Covid-19 dari Omesh, Ini Cara Menghubunginya
4. Pemimpin Bingung Hadapi Krisis, Anti Lockdown Hingga Kebijakan Bermasalah
Pandemi Covid-19 sudah hampir menjangkiti Indonesia selama 15 tahun dan hingga kini belum ada tanda bahwa pandemi akan segera berakhir. Malahan, selama 1,5 tahun ini penanganan pandemi dapat dikatakan carut marut.
Angka penularan dan kematian akibat Covid-19 semakin tinggi. Namun, kebijakan pemerintah dan DPR bukannya fokus menangani pandemi justru mengeluarkan kebijakan kontroversial yang seolah memanfaatkan momentum pandemi, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, sampai wacara presiden 3 periode.
5. Kursi Pejabat Publik Hingga Komisaris BUMN untuk Semua Keluarga dan Rekan Dekat
Sistem pemerintahan demokrasi memungkinkan siapa saja untuk menduduki posisi pejabat publik. Namun hanya di rezim Jokowi, dimana seorang anak dan menantu Presiden menduduki Walikota di waktu bersamaan.
Baca Juga:PPKM Darurat Cuma Atur Rakyat, Pemerintah Luput Tulis Kewajiban Negara
Selain itu, posisi Komisaris BUMN juga diobral kepada seluruh simpatisan, pendukung, bahkan pengkritik rezim sehingga Komisaris BUMN seolah hanya balas budi atau upaya untuk mendiamkan pengkritik rezim.
