SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Yang berbeda, pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat Jawa-Bali menjadi PPKM Level 4 Jawa -Bali.
Keputusan itu disematkan dalam judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Dalam surat itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Pulau Jawa dan Bali melaksanakan kebijakan PPKM Level 4.
Mengacu pada indikator WHO, total terdapat empat level penilaian krisis Covid-19 di sebuah daerah:
Baca Juga:Hindari Pos Penyekatan Lenteng Agung, Sejumlah Pengendara Pilih Lawan Arah
Level 1
Ada kurang dari 20 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, 5 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan 1 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
Level 2
Ada 20 sampai 50 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, 5 sampai 10 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan 1 sampai 2 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
Level 3
Artinya ada 50 sampai 150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, 10 sampai 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan 2 sampai 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
Level 4
Artinya ada lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk.
"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali," tulis Inmendagri tersebut.
Baca Juga:Daftar Daerah Terapkan PPKM Darurat di Banten
Tidak ada perbedaan signifikan dari PPKM Level 4 ini dibanding dengan Inmendagri yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya.
Pekerja sektor non-esensial tetap diperintahkan kerja dari rumah (Work from home) 100 persen, sementara untuk sektor esensial tetap bisa kerja dari kantor dengan kapasitas maksimal 50 persen dan 25 persen.
Sejumlah tempat ekonomi seperti mal, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan tetap ditutup, kecuali akses ke restoran, supermarket, dan pasar swalayan.
Kegiatan makan dan minum di tempat makan masih dilarang, pembeli hanya bisa take awat atau delivery order.
Sekolah tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah online dari rumah. Kegiatan keagamaan di tempat ibadah secara berjamaah juga dilarang.
Kegiatan sosial seperti resepsi pernikahan tetap dilarang, serta kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang menimbulkan keramaian ditutup sementara.
Sementara untuk perjalanan domestik menggunakan mobil-motor pribadi dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat bis, kapal laut, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama).
Lalu menunjukkan hasil tes PCR negatif H-2 untuk pesawat dan hasil tes Antigen negatif H-1 untuk mobil-motor pribadi, bis, kereta api dan kapal laut.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku di dalam wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek.
PPKM di Jawa Barat:
Level 3
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Pangandaran
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Ciamis
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Bandung
Level 4
