alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Antropolog Sebut Aksi Tolak PPKM Darurat Masih Bisa Terjadi

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 22 Juli 2021 | 11:14 WIB

Antropolog Sebut Aksi Tolak PPKM Darurat Masih Bisa Terjadi
Massa aksi tolak PPKM Darurat memblokade Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021). [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]

"Jadi gak blunder. Pemerintah masih merasakan khawatir dengan perkembangan COVID-19. Itu udah perhitungan dari pemerintah," kata Budi Rajab.

SuaraJabar.id - Antropolog Universitas Padjajaran Budi Raja menilai, aksi untuk rasa yang dilakukan massa dari berbagai elemen masyarakat merupakan puncak kekecewaan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Seperti diketahui, pada Rabu (21/7/2021), massa dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, pedagang hingga driver ojek online melakukannya aksinya di sejumlah titik di Kota Bandung untuk menolak PPKM Darurat.

"Iya itu bentuk kekecewaan atas diperpanjangnya PPKM Darurat. Yang membangkang ini (masa aksi) gak peduli (kerumunan yang memicu COVID-19) yang penting perut diisi," ujar Budi saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/7/2021).

Menurut Budi, melihat situasi terkini di mana masyarakat sudah sangat terdampak ekonominya bukan tak mungkin ada gelombang aksi susulan.

Baca Juga: Muncul Aksi Tolak PPKM, Mardani: Tanda Pemerintah Gagal Edukasi Kebijakan ke Masyarakat

"Ada aja itu mah (aksi susulan)," ucapnya.

Budi melanjutkan, kebijakan perpanjangan PPKM Darurat ini merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah atas perkembangan COVID-19 yang tak kunjung mereda.

"Jadi gak blunder. Pemerintah masih merasakan khawatir dengan perkembangan COVID-19. Itu udah perhitungan dari pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan sekelompok orang yang tergabung dalam Literasi Pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.

Aksi unjuk rasa digelar di Balaikota Bandung, Jalan Watukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Soal PPKM Level 4, DPR: Harus Ada Evaluasi Komprehensif, Jangan Cuma Gonta-ganti Istilah!

Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya meminta pemerintah untuk transparansi terkait dengan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait