alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Gelombang PHK Mengintai di Balik PPKM, Pemprov Jabar Diminta Lakukan Ini

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 27 Juli 2021 | 16:33 WIB

Gelombang PHK Mengintai di Balik PPKM, Pemprov Jabar Diminta Lakukan Ini
Ilustrasi PHK karyawan. (Shutterstock)

Pemprov Jabar diminta untuk memanfaatkan BUMD dalam menghadapi kemungkinan gelombang PHK.

SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk mengantisipasi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto, Selasa (27/7/2021). Menurunya, Pemprov Jabar harus bertindak cepat untuk merumuskan skema untuk menghadapi keungkinan gelombang PHK.

"Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," kata Bambang Mujiarto, di Bandung.

Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga: Soal Aturan Makan 20 Menit di Warteg, Kowantara: Itu Kebijakan Ngawur

Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," kata dia

Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.

Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.

Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.

Baca Juga: PPKM Level 4 di Medan, Bobby Sebut Restoran Belum Diizinkan Makan di Tempat

Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait