alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Telemedicine Tak Jangkau Seluruh Warga, Wakca Balaka Desak Pemprov Jabar Lakukan Ini

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 27 Juli 2021 | 18:39 WIB

Telemedicine Tak Jangkau Seluruh Warga, Wakca Balaka Desak Pemprov Jabar Lakukan Ini
ILUSTRASI Telemedicine. (Elements Envanto)

Wakca Balaka meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyampaikan informasi terkait alokasi anggaran bagi publik.

SuaraJabar.id - Wakca Balaka, yang merupakan Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jawa Barat menilai saat ini informasi layanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat secara efektif dimanfaatkan oleh masyarakat.

Khususnya penyediaan akses layanan konsultasi kesehatan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.

Juru Bicara Keterbukaan Infromasi Jasa Barat Lasma Natalia mengatakan, belum efektifnya informasi layanan kesehatan bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri dikarenakan telemedicine hanya menjangkau warga yang memiliki internet dan terbatas hanya untuk daerah tertentu saja.

"Untuk itu kita minta Pemprov Jabar memastikan efektifas dan keandalan Informasi publik. Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayah Jawa Barat harus disertai dengan penyediaan informasi publik yang efektif dan andal bagi warga," kata Lasma, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: KPK Serahkan 115 Bukti Lawan Gugatan Tersangka Kasus Pajak Angin Prayitno

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan perlindungan harga. Sebab dalam kondisi kasus COVID-19 yang meningkat ini, menurut Lasma para pedagang obat menaikkan harga obat dan sejumlah alat kesehatan hingga berkali-kali lipat dari harga biasanya.

"Merespon terjadinya kelangkaan alat kesehatan seperti PCR, Antigen, Oximeter, oksigen, tabung gas) serta kebutuhan pangan, maka pemerintah harus mengendalikan harga supaya tidak terjadinya lonjakan harga," ungkapnya.

Kemudian hal yang tak kalah penting lainnya menurut Lasma, pemerintah harus menyampaikan informasi terkait alokasi anggaran bagi publik.

"Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran dan supaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dapat dilaksanakan," ujarnya.

Lasma melanjutkan, kondisi saat ini, dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi baik di Jawa Barat dan umumnya Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Angka kematian pun tak sedikit.

Baca Juga: Gelombang PHK Mengintai di Balik PPKM, Pemprov Jabar Diminta Lakukan Ini

Hingga 26 Juli 2021, data nasional mencatat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.194.733 orang, dengan jumlah meninggal sebesar 84.766 orang. Khusus di Jawa Barat mencatat kasus positif COVID-19 sebanyak 573.437 orang, dengan angka kematian sebesar 8.372 orang.

Baca Juga

Berita Terkait