SuaraJabar.id - Ibu Kota Afganistan, Kabul telah berhasil dimasuki oleh kelompok gerilyawan Taliban. Kondisi ini membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan Kabul dan bertolak ke Tajikistan pada Minggu (15/8/2021).
Seorang pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan Presiden Ghani sudah pergi ke Tajikistan.
Seorang pejabat tinggi kementerian luar negeri mengatakan bahwa Ghani memang sudah meninggalkan Afghanistan, namun ia mengaku tidak tahu pasti ke mana sang presiden pergi.
Terpisah, kantor kepresidenan mengatakan "tidak bisa mengatakan apa pun menyangkut pergerakan Ashraf Ghani atas alasan keamanan" ketika dimintai komentar mengenai hal ini.
Baca Juga:Taliban Makin Menjadi, Kini Rebut Jalalabad, Kota Kunci di Afghanistan
Sementara itu, kepala lembaga perdamaian Afghanistan Abdullah Abdullah tidak lagi menganggap Ghani sebagai presiden Afghanistan.
Dalam pesan melalui video, Minggu, Abdullah menggambarkan Ghani sebagai mantan presiden.
Beberapa jam setelah kelompok Taliban memasuki Kabul, Abdullah mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Ghani atas situasi yang berlangsung saat ini di Afghanistan.
Perwakilan Taliban, sementara itu, mengatakan kelompok tersebut sedang memeriksa keberadaan Presiden Ghani.
Petempur-petempur Taliban sedang memasuki ibu kota "dari semua sudut", kata seorang pejabat tinggi kementerian dalam negeri kepada Reuters.
Baca Juga:Bagaimana Taliban Bisa Cepat Rebut Kembali Daerah-daerah di Afganistan?
Tidak ada laporan bahwa terjadi pertempuran.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kelompoknya bersiaga di daerah-daerah pinggir kota dan sedang berbicara dengan pemerintah Afghanistan --yang didukung negara-negara Barat-- untuk meminta pemerintah menyerah secara damai.
"Para petempur Taliban sedang bersiaga di semua pintu masuk Kabul sampai peralihan kekuasaan secara damai dan memuaskan disetujui," katanya.
Para perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan sebelumnya dijadwalkan melakukan pertemuan di Qatar pada Minggu, kata anggota tim perunding pemerintah, Fawzi Koofi, kepada Reuters. [Antara/Reuters]
