Untuk kebutuhan operasional seperti biaya perawatan untuk bus yang masih layak beroperasi dan karyawan yang tersisa, perusahaan tersebut hanya mengandalkan pemasukan dari bus yang disewa perusahaan untuk mengangkut karyawan.
"Itupun kalau ada yang sewa. Untungnya juga masih ada pemasukan dari paket," ucapnya.
Kemudian untuk karyawan termasuk para sopirnya, lanjut Iwan, nyaris semuanya dihentikan karena sudah tak mampu lagi dipenuhi gajinya.
"Nyaris 90 persen karyawan itu terdampak. Karyawan yang masih tersisa pun gajinya enggak full," sebutnya.
Baca Juga:Netizen Tak Terima Wali Kota Cimahi Nonaktif Cuma Dihukum 2 Tahun Penjara: Bercanda?
Dengan kondisi ini, pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan pengusaha angkutan umum yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. "
Saya ingin pemerintah lebih care terhadap pengusaha angkutan orang. Karena kami terdampak pandemi COVID-19," pungkasnya.
Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengakui ada beberapa keinginan dari para pelaku usaha transportasi yang sudah masuk ke pihaknya.
"Seperti pengurangan pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini, pengurangan biaya uji KIR dan juga pengurangan biaya untuk pengurusan izin-izin trayek," ungkap Ranto.
Keinginan tersebut, kata dia, sudab disampaikan ke Pemprov Jabar yang memiliki program Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Transportasi dan Logistik. Namun diakuinya hingga saat ini belum terealisasi.
Baca Juga:Terbukti Korupsi, Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay hanya Divonis 2 Tahun Penjara
"Sampai saat ini belum ada petunjuk dariprovinsi dan belum ada realisasi," ucapnya.
