SuaraJabar.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Karawang masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.
Menanggapi pernyataan Wapres Ma'ruf Amin tersebut, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku ragu. Ia mengaku akan mengecek kebenaran Wapres itu ke Badan Pusat Statistik (BPS).
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meragukan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa Karawang masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem, saat memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jabar.
"Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak? Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem," kata Bupati, di Karawang, Jumat (1/10/2021) dikutip dari Antara.
Baca Juga:Ada Insiden Berdarah, Bupati Karawang Evaluasi PTM
Ia mengaku akan menggelar rapat bersama dengan para kepala desa seluruh Karawang yang warganya masuk dalam kemiskinan ekstrem tersebut. Sebab ada data dari BPS yang menyebutkan 25 desa yang terindikasi sebagian warganya memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem.
Menurut dia, indikator kemiskinan ekstrem itu dilihat dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal dan lainnya.
"Pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan. Sebenarnya program-program kesejahteraan sosial ini banyak, tapi masalahnya tepat atau tidak programnya," katanya.
Cellica menyampaikan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain.
"Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang sehat," katanya.
Baca Juga:Akhirnya Bupati Karawang Evaluasi PTM Setelah Tawuran Pecah Setelah Sekolah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya atau pada Rabu (29/9) memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, di Kantor Gubernur Jabar.
Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut ialah 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.
Sementara itu, Kepala BPS Karawang Budi Cahyono sebelumnya menyampaikan jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Karawang, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 8,26 persen selama pandemi COVID-19.
"Dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya," kata dia.
Jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 8,26 persen.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk miskin di Karawang yang mencapai lebih dari 195 ribu jiwa, maka penduduk miskin di Karawang menjadi yang tertinggi ketujuh di Jawa Barat.
"Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin di Karawang itu tertinggi ketujuh dari 27 kabupaten/kota, dan menyumbang 4,98 persen dari jumlah total penduduk miskin se-Jabar yang mencapai 3,92 juta per Maret 2020 lalu," katanya.
Kenaikan jumlah penduduk miskin di masa pandemi COVID-19 itu dipicu rendahnya daya beli masyarakat.
