Pemerintah Kabupaten Cianjur berdalih kondisi warganya yang rata-rata tingkat pendidikan rendah, tidak tamat SD dan SMP, menjadi penghambat pelaksanaan program menekan angka kemiskinan di Cianjur. Oleh karena itu Pemkab mendirikan sekolah kelas jauh di seluruh kecamatan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di samping itu pengembangan berbagai bidang usaha sudah banyak dijalani dengan membina pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Cianjur, setidaknya mendapatkan berbagai bantuan dan kemudahan dari pemerintah mulai dari permodalan hingga pasar yang selama ini, hanya bisa dilakukan pelaku usaha yang mengerti atau melek teknologi.
Mengamati masih besarnya kemiskinan di Cianjur, Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, meminta keseriusan Pemkab Cianjur, dalam menangani kemiskinan ekstrem yang membuat Cianjur masuk dalam wilayah tertinggi kelima di Jawa Barat, dengan jumlah warga miskin ekstrem mencapai 90 ribu jiwa.
"Jangan sampai peribahasa "tikus mati di lumbung padi" menjadi fenomenal di Cianjur, karena berbagai potensi yang dimiliki cukup banyak, terutama di bidang pertanian. Ini harus menjadi fokus Pemkab untuk menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha, jangan hanya sekedar program pengentasan," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/11/2021).
Baca Juga:BEM KM Unmul Sebut Maruf Amin Patung Istana: Ini Bentuk Kritik Kami
Ketersediaan lahan milik pemerintah di Cianjur mulai dari tingkat desa hingga pusat, banyak yang terbengkalai, seharusnya bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun kembali ketahanan pangan atau ladang bagi warga untuk mencari nafkah, ditunjang dengan bantuan pelatihan, pembibitan hingga permodalan oleh dinas terkait.
"Saat mereka sudah berkarya, setidaknya dapat mengangkat status ekonominya dan mengajak orang lain, layaknya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sukses mengembangkan berbagai bidang usaha, sehingga beralih sebagai penyedia lapangan kerja untuk orang lain," katanya.
Pemkab Cianjur Bergerak
Wapres RI Ma'ruf Amin telah menginstruksikan lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat harus dapat menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem pada akhir tahun atau Desember 2021, dimana orang kedua di Indonesia itu, memberikan dua gambaran penanggulangan, kesatu berupa perlindungan sosial dan kedua, pemberdayaan.
Hal tersebut terucap usai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate Bandung.
Baca Juga:Pungli Urus Sertifikat Tanah, Kepala Kanwil Jabar Dalu Agung: PSN Tidak Boleh Dipermainkan
Wapres menuturkan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dituntaskan pada tahun 2024. Didampingi Wagub Jabar, Maruf bertemu dengan lima bupati di Jabar, dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan.
