facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

KPU Jabar Ajukan Anggaran Pilbup Rp 2,7 Triliun, AW: Tak Masuk Akal

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 04 November 2021 | 06:00 WIB

KPU Jabar Ajukan Anggaran Pilbup Rp 2,7 Triliun, AW: Tak Masuk Akal
ILUSTRASI - Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Jabar. [Antara]

Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp 900 miliar.

SuaraJabar.id - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat mengajukan anggaran senilai Rp 2,7 triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Angka yang disodorkan KPU Jabar itu mendapat sorotan dari Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW. Ia menganggap anggaran Pilgub Jabar senilai Rp 2,47 triliun yang diajukan KPU Jabar tak masuk akal.

"KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu (3/11/2021) dikutip dari Antara.

Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp 900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024.

Baca Juga: Terima Suap Banprov, Mantan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Jabar Divonis 2 Tahun Bui

"Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp 900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.

Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang.

AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.

"Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp 900 miliar.

Baca Juga: Anggota KPU Kabupaten Garut Dipecat Gara-gara Hal Ini

Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.

"Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp 1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp 800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait