SuaraJabar.id - Penerapan protokol kesehatan atau prokes di Kota Bandung disebut melemah oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam konferensi pers terkait hasil rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin (8/11/2021).
Selain penerapan protokol kesehatan melemah, Luhut juga menyebut kesadaran masyarakat juga semakin berkurang.
Menanggapi hal itu, Ketua Satuan Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna menyebut, sentilan yang diterima adalah hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Baca Juga:Luhut Sebut Banyak Tempat Wisata di Bali Langgar Prokes, Satpol PP : Berkerumun Sih Tidak
"Tidak usah menjadi tema besar yang penting kita ini banyak eviden yang bisa ditunjukkan setiap hari Pol PP (Satpol PP) itu kan sebetulnya berkeliling. Tapi persoalannya begini, kita juga harus melihat dan mampu mengukur sejauh mana tingkat kedisiplinan dan komitmen masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi ini," ujar Ema di Balai Kota Bandung, Selasa (9/11/2021).
Ema mengklaim, dalam pemantauan protokol kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan petugas karena jumlahnya tidak berimbang.
"Jauh-jauh hari kan kalau mengandalkan gugus kita ini gak berimbang jumlah manusia dengan masyarakat yang harus ditertibkan. Ini hampir sudah mendekati dua tahun loh. Masa mereka tidak paham situasi dan kondisi," ucapnya.
Jika nantinya masyarakat tidak dapat dikendalikan dan melakukan euforia, Ema menegaskan pengetatan akan kembali diterapkan.
"Kita selalu warning kepada mereka jangan euforia kalau sekarang ini mereka mengarah kepada tindakan terkendali tentu kita harus ketatkan lagi," tuturnya.
Baca Juga:Tes PCR untuk Bepergian Dikaji Lagi, Luhut: Bukan karena Kita Nggak Konsisten
"Karena kita tidak ingin lagi misalnya turun kelas dari level 2 ke level 3 kan bahaya dan itu implikasinya besar kepada relaksasi yang selama ini untuk memberikan daya dorong kepada aktivitas ekonomi dan sosial," tuturnya.
Ema pun mengajak semua pihak untuk saling mengedukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan disiplin protokol kesehatan.
"Bukan tidak boleh tapi prokesnya harus maksimal. Semangatnya sama di saat ini bukan menjadi prioritas maka kurangi mobilitas dan kita akan evaluasi terhadap fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum) yang ada di kita Alun-alun (Bandung) dan sebagainya," katanya.
