alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Biar Malu, Bupati Cirebon Bansos Pajang Nama ASN yang Tak Kembalikan Bansos

Ari Syahril Ramadhan Rabu, 01 Desember 2021 | 06:00 WIB

Biar Malu, Bupati Cirebon Bansos Pajang Nama ASN yang Tak Kembalikan Bansos
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. [Suarajabar.com/Abdul Rohman]

"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos, mereka bukan warga miskin," tegas Bupati Cirebon.

SuaraJabar.id - Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Cirebon terdata menerima bantuan sosial atau bansos.

Menanggapi ha tersebut, Bupati Cirebon Imron meminta ASN yang telah menerima bansos untuk segera mengembalikannya ke pemerintah.

Tak main-main, Bupati Cirebon bakal memajang ASN penerima bansos yang tak mengembalikan bansos ke pemerintah.

"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos," kata Imron di Cirebon, Selasa (30/11/2021) dikutip dari Antara.

Baca Juga: Larangan ASN Cuti Pas Nataru, Rahmad Mas'ud Sindir Kepala Dinas yang Suka Jalan-jalan

Imron mengatakan ASN harus mempunyai rasa malu jika sampai menerima bansos, karena mereka tidak layak mendapatkan bantuan yang diperuntukkan bagi warga miskin.

Menurut Imron, terdapat 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon dinyatakan miskin, dan masih banyak yang belum menerima bansos, untuk itu seharusnya para ASN memprioritaskan warga miskin terlebih dahulu untuk menerima bantuan.

Imron melanjutkan jika nama-nama ASN yang menerima bansos dipublikasikan atau dipajang di tempat umum, agar malu dan jadi pelajaran bagi yang lainnya.

"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos, mereka bukan warga miskin," tegasnya.

"Kalau warga miskin belum dapat bansos, masa ASN-nya dapat. Mereka harusnya malu," tuturnya.

Baca Juga: Cukup Mudah, Begini Cara Cek Bansos Lewat Aplikasi Cek Bansos

Untuk itu Imron mendorong Dinas Sosial agar segera melakukan perbaikan data, sehingga tidak ada lagi warga mampu, ASN, pegawai BUMN, BUMD bahkan anggota DPRD yang terdata dalam DTKS dan masuk ke dalam kategori warga miskin.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait