Disebut Tak Faham Substansi usai Walk Out dari Paripurna RAPBD, PSI Angkat Bicara

“Menurut saya itu sudah merupakan tindakan yang bagus dan saya setuju hal itu, karena menurut saya harus ada ketegasan dan perhatian. Hanya saja menurut saya, jangan sampai di walk out saja, harus ada kelanjutannya seperti apa sehingga memang apa pun yang diaspirasikan ketidak-setujuan terhadap rencana anggaran tadi bisa dikabulkan,” kata dia lagi.

Wakil Dekan Bidang III Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan itu menitip pesan supaya PSI tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam konteks Bandung, menurutnya, masalah paling krusial adalah infrastruktur pengendali banjir.

“Kalau boleh saya menitipkan ke Bro Chris di sini, berjalanlah tetap dengan rakyat dan saya percaya PSI masih tetap seperti itu dengan suara-suara rakyat. Yang paling krusial di Kota Bandung saat ini adalah ya infrastruktur, lebih dikerucutkan lagi ke gorong-gorong dan banjir,” pungkasnya.

Baca Juga: Bantu Beban Buruh akibat UMK 2022 Tak Naik, Pemkab Bandung Barat Bakal Lakukan Ini

Lebih jauh, Christian Julianto, menyebut Kota Bandung sebagai kota autopilot.

Sebab, Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial tidak punya visi dan arah pembangunan yang jelas sehingga mengalami kemunduran dari tahun ke tahun.

“Kami melihat kondisi Kota Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja. Contohnya sekarang, di musim hujan ada banyak sekali jalanan di Kota Bandung yang banjir, bahkan dari data ada 68 titik berpotensi banjir, tapi kita melihat permasalahan itu tidak tercermin di dalam anggaran,” kata dia.

Legislator DPRD termuda itu melanjutkan, postur anggaran dalam RAPBD 2022 Kota Bandung juga semakin tidak mencerminkan penyelesaian permasalahan warga Kota Bandung, misalnya, anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang turun signifikan dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (dulu Dinas PU) anggarannya itu hanya Rp 200 miliar sekian, tidak sampai Rp 300 miliar. Padahal di zaman Kang Emil anggaran Dinas PU itu bisa Rp 800 miliar. Jadi yang kita mau lihat ini sejauh mana sih langkah Pemkot Bandung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga Bandung,” paparnya.

Baca Juga: Ada Orang Jadi Mabuk Usai Bertemu Tukang Bubur, Ternyata Ini Penyebabnya

Lebih jauh Chris menambahkan, alokasi belanja modal Kota Bandung yang hanya 9,4 persen atau Rp 626 miliar, jauh dari kondisi ideal yang harusnya mencapai 30–40%.

• «
• 1
• 2
• 3
• »