Pemkab Bandung Barat Jamin Pelayanan Publik Tak Terganggu Meski Ada ASN yang WFH

Asep mengatakan pemerintah provinsi memprediksi lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat bakal mencapai puncaknya di bulan Juni jika tak segera diintervensi.

Ari Syahril Ramadhan
Senin, 24 Januari 2022 | 15:34 WIB
Pemkab Bandung Barat Jamin Pelayanan Publik Tak Terganggu Meski Ada ASN yang WFH
Pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bandung Barat. [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]

SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan mereka.

Penerapak WFH bagi sebagian ASN tersebut ditujukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19.

Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan skema WFH bagi sebagain pegawai di Pemkab Bandung Barat sesuai arahan Pemprov Jabar.

Meski begitu, pelayanan dijamin tidak terganggu sebab masih ada ASN yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

Baca Juga:Kasus COVID-19 Melonjak, PTM di Kota Tangerang Kembali 50 Persen

"Iya kita akan menerapkan lagi WFH, jadi enggak akan 100 persen WFO nanti. Itu dilakukan melihat tren kasus (COVID-19) meningkat," terang Asep kepada wartawan di Pemkab Bandung Barat, Senin (24/1/2022).

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan pada pekan lalu, Asep mengatakan pemerintah provinsi memprediksi lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat bakal mencapai puncaknya di bulan Juni jika tak segera diintervensi.

"Kalau tidak segera diintervensi ya maka di bulan Maret bisa terus melonjak, kemudian nanti di bulan Mei seperti apa kondisinya, dan kemungkinan puncaknya di Juni. jadi perlu dicegah, jangan dibiarkan," ujar Asep.

Tak hanya WFH untuk ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Asep juga meminta masyarakat tidak terlena dengan melandainya kasus Covid-19 dalam beberapa bulan belakangan.

"Intinya yang harus sadar itu masyarakatnya jangan sampai abai menerapkan protokol kesehatan. Kita mengizinkan aktivitas di luar ruangan tapi jangan sampai abai," tandas Asep.

Baca Juga:Menpan RB Tjahjo Kumolo: Rekrutmen Tenaga Honorer Mengacaukan Formasi ASN

Sementara di Pemkot Cimahi, pembatasan kapasitas jumlah ASN yang bekerja di kantor sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk mencegah melonjaknya kasus Covid-19.

Berita Terkait

Sebagian daerah di Indonesia telah menyiapkan penyerahan SK, sekaligus penandatanganan Surat Perjanjian Kerja antara pelamar dengan pemberi kerja, salah satunya akan dilaksanakan 29 Mei 2023 di daerah ini.

garut | 06:07 WIB

Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman tengah menjadi sorotan publik setelah kedapatan ngamar bareng dengan seorang wanita berinisial DRS. Belakangan, setelah diperiksa, DRS merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Pemda Rokan Hilir.

linimasa | 20:18 WIB

Hengky Kurniawan mengaku menjadi pejabat publik memberikan kesan tersendiri. Oleh karena itu, tidak heran banyak selebriti yang ikut pada kontestasi pemilu 2024 mendatang

bandungbarat | 18:42 WIB

Siapa Wanita Yang Ngamar Bareng Wakil Bupati Rokan Hilir? Ini Sosoknya!

news | 14:20 WIB

Penyebutan istilah markecplace pada perekrutan guru ASN PPPK mendapat beragam tanggapan dari anggota Komisi X DPR RI.

garut | 11:00 WIB

News

Terkini

Pemda Provinsi Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan/

News | 11:25 WIB

Ini dilakukan agar mereka tidak mudah termakan hoaks.

News | 18:46 WIB

"Mudah-mudahan tahun ini, gelar kehormatan bisa diberikan kepada almarhum"

News | 18:43 WIB

Calon jemaah haji asal Kampung Cinagen, RT 03/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor itu menjadi jemaah haji tertua asal Bandung Barat.

News | 10:32 WIB

Ini merupakan buah sukses BRI dalam memperkuat retail banking.

News | 22:30 WIB

Pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta (periode 2022-2023) dan meningkat 2,67 persen dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu sebanyak 210,03 juta pengguna.

News | 17:26 WIB

Vaksin Covid 19 IndoVac, karya anak bangsa ini memiliki TKDN diatas ketentuan yang telah ditetapkan.

News | 14:37 WIB

Masjid adalah sebuah bangunan yang berdimensi dan bermakna.

News | 14:29 WIB

Pendaftaran Sayembara Desa Digital 2023 dibuka dari tanggal 23 Mei -8 Juni 2023.

News | 13:35 WIB

"Iya (data saya disalahgunakan). Saya sudah lapor polisi Untuk keterangan lebih lanjut silakan ke pihak kepolisian," ujar Aliya

News | 09:14 WIB

Beberapa jenis gangguan yang berpotensi timbul selama ujicoba kereta cepat yakni gangguan akibat layang-layang, pelemparan batu

News | 19:35 WIB

Dia mengatakan, hasil pemantauan langsung tim kali ini kenailan daging ayam dan telurnya di pasar tradisional di Kota Cimahi cukup tinggi.

News | 19:00 WIB

Penerbitan Green Bond merupakan bentuk komitmen BMRI dalam mendukung pencapaian target NZE.

News | 19:00 WIB

Ini agar mereka mendapatkan sertifikat halal.

News | 17:35 WIB

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan semangat bara api,"

News | 17:25 WIB
Tampilkan lebih banyak