SuaraJabar.id - Kantor DPRD Kota Tasikmalaya digeruduk massa dari Karang Taruna Kota Tasikmalaya pada Selasa (14/3/2022).
Massa datang untuk melakukan aksi terkait masalah penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT.
Pantauan, setelah menduduki gedung dewan, massa kemudian membentangkan kain putih dengan berbagai tulisan. Isi tulisan itu seperti meminta klarifikasi dari PT Pos Tasikmalaya. Mereka menilai perusahaan BUMN itu telah merugikan dan mencoreng nama Karang Taruna.
Aksi sempat memanas, lantaran pihak dari kantor Pos terlambat datang. Usai memasuki ruangan, pihak Pos malah kembali. Massa meminta tetap hadir ke ruang sidang untuk melakukan audiensi bersama Ketua DPRD dan Kadis Sosial Kota Tasikmalaya.
Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya Hery Sulihudin mengatakan kedatangannya gedung dewan sebagai bentuk kekecewaan anggota karang taruna. Mereka yang terlibat langsung dalam proses pembagian BPNT beberapa pekan lalu.
“Pembagian BPNT yang melibatkan Karang Taruna penuh ketidakjelasan, khususnya terkait kordinasi di lapangan. Salah satunya seperti jadwal pembagian yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga ada kesan bahwa karang taruna terlibat kecurangan dalam pembagian BPNT,” ucapnya.
Menurutnya, audiensi ini buntut dari tidak adanya tanggapan PT Pos atas permintaan penjelasan Karang Taruna.
“Kami hanya meminta solusi kongkret dari pihak PT Pos Tasikmalaya dan tidak hanya sebatas meminta maaf,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Kantor Pos Tasikmalaya, Andrianto menyatakan permintaan maaf lantaran adanya miss koordinasi yang terjadi antara pihak PT Pos dan Karang Taruna. Ia pun akan melakukan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang.
“Kami dari PT Pos Cabang Tasikmalaya, meminta maaf kepada Karang Taruna se-Kota Tasikmalaya. Terkait dengan adanya hal tersebut lantaran ada miskoordinasi. kami akan evaluasi agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
