SuaraJabar.id - Hadirnya Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga menjadi penyebab puluhan anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya, kepada Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Total ada 38 wakil rakyat di Kota Depok diluar dari PKS layangkan mosi tidak percaya Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Data yang dihimpun Suarabogor.id, 38 anggota DPRD Kota Depok yang melayangkan mosi tidak percaya tersebut dari;
10 Orang dari Fraksi PDIP, 10 orang Fraksi Gerindra, 5 orang Fraksi Golkar, 4 orang Fraksi PAN, 5 orang Fraksi Demokrat - PPP, dan 4 orang Fraksi PKB-PSI.
Anggota DPRD Kota Depok yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris tersebut di luar PKS.
Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan, 38 wakil rakyat tersebut menggugat Mohammad Idris sebagai wali Kota Depok dan mosi tidak percaya.
"Ada 38 Wakil Rakyat yang melakukan mosi tidak percaya kepada wali kota," katanya kepada wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, saat ini program pemerintah tersebut dibalut dengan kepentingan politik dari PKS sebagai partai penguasa.
"Kebijakan yang dimaksud adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak transparan," jelasnya.
