"Artinya memang TKK kita sejak awal dalam proses rekrutmennya bermasalah, dalam pemetaannya juga tidak sesuai dengan Anjab-ABK. Tentu saja ujung-ujungnya berimplikasi pada penggajihan. Ini harus dibenahi oleh kita bersama," pungkas Bagja.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Sodikin mengatakan, Pemkab Bandung Barat saat ini mengalami krisis keuangan. Hal tersebut berdampak terhadap berbagai aspek.
Di antaranya gaji para TKK. Berdasarkan laporan yang didapatnya dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, anggaran untuk gaji para honorer baru terakomodir hingga September.
"Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan 9 bulan. Ya, karena kita kondisi keuangan memang terbatas," kata Asep.
Baca Juga:Cegah Pengangguran Massal, 22.886 Tenaga Honorer di Babel Diberi Kesempatan Tes PPPK
Sementara gaji untuk para tenaga kerja kontrak di Bandung Barat yang jumlahnya sekitar 3 ribu lebih untuk tiga bulan sisa akhir tahun ini belum mendapat kepastian. Pemkab Bandung Barat masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Sebab, kata Asep, disatu sisi Pemkab Bandung Barat sangat membutuhkan para tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai. Namun di sisi lain, anggaran Pemkab Bandung Barat dalam tiga tahun terakhir ini belum membaik.
"Realitanya kan dua sisi berebeda, anggarannya enggak ada di satu sisi butuh (tenaga honorer," ujar Asep.
Jika sampai pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan anggarannya tidak kunjung tersedia, maka nasib ribuan tenaga honorer di Pemkab Bandung Barat diujung tanduk. Mereka terancam tak diberhentikan diakhir tahun ini.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Baca Juga:Pemkab Bandung Barat Dilanda Krisis Keuangan, Nasib Ribuan Tenaga Honorer Terancam
