SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendesak pemerintah pusat untuk melakukan segala daya upaya untuk mengatasi aksi hacker Bjorka.
Menurut pria yang disapa Kang Emil tersebut, aksi Bjorka bocorkan data-data pribadi sejumlah pejabat publik seperti Menkominfo Johnny G. Plate harus disikapi secara lebih serius.
"Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus disikapi dengan sebuah cara, strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintahan pusat," kata Ridwan Kamil mengutip dari AyoBandung--jaringan Suara.com
Kang Emil tak menampik bahwa ada keresahan dari masyarakat terhadap aksi peretasan. Apalagi, peretasan menyasar kepada hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia.
Baca Juga:Rocky Gerung Sebut jika Data Bjorka tidak Benar maka Istana Harus Buka Data Sebenarnya
Ia pun enyuarakan desakan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait untuk segera melakukan upaya-upaya untuk membendung keraguan masyarakat terhadap sistem kemanan data pribadi masyarakat.
"Intinya kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah mohon ada sebuah upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," ungkapnya.
"Ada yang tercatat dalam pendaftaran pakai politik, WA-nya dijadikan penjualan online yang menggangu dan sebagainya, dan kemarin ada hackers bikin heboh nasional, meng-hack data pribadi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.
Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Baca Juga:Isu Kebocoran Data oleh Bjorka, Pemerintah Sampai Bentuk Tim Gabungan
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa.
Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet.
Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
