SuaraJabar.id - Deklarasi koalisi Partai NasDem, PKS, dan Demokrat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya batal digelar hari ini, Kamis, 10 November 2022. Sejumlah spekulasi pun beredar di jagat maya.
Politikus senior Akbar Faizal pun mempertanyakan batalnya deklarasi pencapresan Anies Baswedan pada 10 November 2022 ini.
Melalui akun Twitter miliknya @akbarfaizal68, ia menyampaikan bahwa pendukung Anies Baswedan berhak mendapatkan penjelasan terkait batalnya deklarasi 10 November 2022.
"Pendukung Anies Baswedan BERHAK mendapatkan PENJELASAN dari Partai @NasDem sbg leader calon koalisi @DppPKS & @PartaiDemokrat ttg batalnya deklarasi Capres Anies hari ini, 10 Nov 2022 spt yg digemborkan," tulis Akbar Faizal dikutip Kamis (10/11/2022).
Ia kemudian mempertanyakan apakah alasan batalnya deklarasi itu karena seperti yang diduga Fahri Hamzah atau karena alasan lain.
"Apakah krn 'bandar blm deal' spt kata @Fahrihamzah atau krn sebab lain," cuitnya.
Cuitan ini mendapat banyak respon dari pengguna Twitter. Ada yang mendukung dugaan bahwa batalnya deklarasi Anies Baswedan adalah karena faktor ekternal, yakni bandar dan cukong belum menemui kesepakatan.
"Bandar dan Cukongnya belum sepakat," tulis seorang pengguna Twitter.
Akbar Faizal kemudian merespon cuitan itu. "Yg bandar sapa yg cukong sapa gan?" tanyanya.
Sementara itu, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan batalnya deklarasi 10 November dikarenakan drama pemilihan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan yang tak kunjung usai.
Kebuntuan atas sosok cawapres ini, kata Bawono, berpotensi menjadi penghambat koalisi. Bahkan, kelanjutan pencapresan Anies Baswedan pun menjadi tanda tanya besar.
"Penundaan itu memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono dikutip dari WartaEkonomi.co.id--jejaring Suara.com.
Diungkapkannya, persoalan penentuan siapa bakal calon wakil presiden nanti akan berpotensi dapat menjadi ganjalan komunikasi dari ketiga partai politik pendukung Anies, dalam mewujudkan koalisi. Karena, lanjut dia, tentu ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan. Termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan Aher.
"Tapi meskipun demikian persoalan ini bukan berarti tidak akan menemui bagi solusi nanti di kemudian hari," ungkap Bawono.
Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS tidak akan lari dari rencana koalisi, meskipun nanti kader mereka tidak menjadi cawapres Anies Baswedan. Bagi Partai Demokrat dan PKS, kata dia, berada dalam koalisi perubahan ini merupakan kesempatan terbesar bagi kedua partai politik tersebut untuk nanti masuk di dalam pemerintahan sebagai bagian dari partai berkuasa.
"Lain sekali dengan keterlibatan mereka dalam koalisi perubahan ini apabila terbentuk merekalah inisiator koalisi bersama Partai NasDem," papar Bawono.
Sementara itu Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengungkapkan jika deklarasi dari "Koalisi Perubahan" bersama calon mitra koalisi dari PKS dan Partai Demokrat batal digelar pada 10 November 2022. Willy juga mengatakan, deklarasi tersebut kemungkinan baru bisa dilakukan sebelum akhir tahun.
"Dipastikan 10 November ini tidak jadi deklarasi bersama," ujar Willy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Alasan dibatalkannya rencana deklarasi Koalisi Perubahan kata willy, lantaran PKS harus menggelar rapat majelis Syuro terlebih dahulu pada Desember mendatang.
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedang berada di luar negeri, baru bisa kembali ke Tanah Air pada 10 November ini.
“Di satu sisi, PKS akan menggelar rapat majelis Syuro itu pada akhir tahun, Desember nanti. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November ini,” terangnya.
Willy menjelaskan, pihaknya menghormati mekanisme di setiap parpol calon mitra koalisi.
"Ya kita tunggu lah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, sebagaimana masing-masing partai," katanya.
