SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Pemprov Jabar dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di masa transisi menuju pemulihan pascabencana melanda 39 kecamatan pada 3-4 Desember 2024 fokus percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) untuk penyintas bencana.
"Salah satu yang menjadi fokus utama BNPB pada rapat koordinasi (rakor) bersama Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar adalah percepatan pembangunan huntap untuk korban bencana yang melanda puluhan 39 pada awal Desember lalu," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dilansir ANTARA, Rabu (8/1/2025).
Dia menjelaskan pembangunan huntap bersumber dari dana siap pakai stimulan perbaikan atau pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana pada 2024.
Rakor ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara BNPB dengan Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar sekaligus mencarikan solusi jika terjadi kendala pembangunan huntap di Kabupaten Sukabumi sekaligus mengantisipasi penyimpangan penggunaan anggaran.
Selain itu, BNPB sudah melakukan verifikasi data jumlah rumah terdampak bencana, termasuk kebutuhan anggaran yang diajukan setiap kepala desa yang daerahnya terdampak bencana ke BNPB. Selanjutnya, pihaknya mengajukan permintaan itu ke Kementerian Keuangan
"Dalam pendataan penerima manfaat bantuan huntap ini, tentunya sesuai nama dan alamat yang tujuannya agar bantuan tepat sasaran serta mengendalikan agar prosesnya mulai pendataan, verifikasi, pembangunan hingga penyerahan bantuan bisa berjalan dengan cepat," katanya.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengharapkan rakor ini mempercepat pembangunan huntap bagi penyintas bencana di Kabupaten Sukabumi yang kehilangan tempat tinggal akibat terdampak bencana.
Percepatan pemulihan untuk para korban bencana yang terjadi awal Desember tahun lalu menjadi menjadi prioritas. Apalagi, hingga saat ini masih banyak penyintas yang mengungsi.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan percepatan pembangunan huntap dari dana siap pakai stimulan merupakan dukungan dari pemerintah dalam mempercepat pemulihan kondisi rumah yang rusak akibat bencana agar kehidupan penyintas bisa kembali normal.
Dukungan dari pemerintah pusat khususnya BNPB dan Pemprov Jabar tentunya penting, karena dengan jumlah kerusakan yang terjadi, tentunya Pemkab Sukabumi tidak bisa menangani sendiri ditambah anggaran yang dimiliki terbatas.
Informasi yang dihimpun, awal 2025 tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan. Untuk tahap pertama, penanganan rumah rusak berat, sedang dan ringan mencapai 9 ribu unit.
