Herman Suryatman: Empat Lokasi Strategis di Jawa Barat Bisa Digunakan untuk Sekolah Rakyat

Herman Suryatman akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda kabupaten/kota se- Jabar.

Syaiful Rachman
Jum'at, 21 Maret 2025 | 03:21 WIB
Herman Suryatman: Empat Lokasi Strategis di Jawa Barat Bisa Digunakan untuk Sekolah Rakyat
Sekda Jabar Herman Suryatman dalam Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan ada empat lokasi strategis di Jawa Barat yang bisa digunakan dalam pembentukan Sekolah Rakyat yang diusung Pemerintah Pusat.

Empat lokasi itu, kata Herman, telah diajukan dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Sentra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.

"Dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna," kata Herman dilansir ANTARA, Kamis (20/3/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memberikan keterangan di Rumah Dinas Sekda Jabar, Bandung, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memberikan keterangan di Rumah Dinas Sekda Jabar, Bandung, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Khusus Sentra Wyata Guna, ujarnya, menjadi salah satu lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Terapkan WFA Bagi ASN untuk Periode Libur Lebaran

Ia juga menyarankan supaya siswa difabel Wyata Guna tidak direlokasi, namun justru diintegrasi dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang inklusi.

"Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tetapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan," ucap Herman.

Terkait pembiayaan, Herman mengatakan pihaknya siap berbagi dan berjanji akan proaktif.

"Kemudian untuk yang Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos dan bangunannya milik pemda provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar nanti memudahkan tata kelola keuangannya dan akuntanbilitas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.

Lebih lanjut Herman juga mengungkap, pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda kabupaten/kota se- Jabar agar tak main-main mendukung pembentukan Sekolah Rakyat.

Baca Juga:Kebijakan Baru Dedi Mulyadi, Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat Hingga 2024

"Kami ingin total dan untuk pemda kabupaten/kota yang sudah masuk sampai hari ini ada delapan yang menyampaikan alternatif lokasi, yang tentu harus dicek kondisinya di lapangan," katanya.

Kemudian untuk lahan milik pemerintah provinsi yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, ia mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi.

Pertama di kawasan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang sekitar 10 hektare, lalu lahan di kawasan Kota Bandung, yang luasnya lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor Sumedang sekitar lima hektare.

"Memang belum disertifikatkan tanahnya, tetapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan," ujarnya.

Terkait kesiapan Jabar dan empat lokasi potensial itu juga dikemukakan Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3).

Saat itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan saat ini ada sebanyak 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025 -2026.

"Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat," ucap Saifullah.

Ia menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru.

Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.

"Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap," katanya.

Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen terendah dari penduduk Indonesia.

"Jika desil 1 dan 2 tak ada lagi, boleh desil 3, tapi prioritas desil 1 dan 2 terlebih dahulu," ucap Saifullah.

Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini