Penyebab Keracunan Massal Masih Misteri, Tiga Dapur MBG di Bandung Ditutup untuk Investigasi

Insiden keracunan massal ini bukan hanya masalah kesehatan lokal, tetapi juga menjadi sorotan nasional yang mengancam kredibilitas program MBG secara keseluruhan.

Andi Ahmad S
Kamis, 25 September 2025 | 21:57 WIB
Penyebab Keracunan Massal Masih Misteri, Tiga Dapur MBG di Bandung Ditutup untuk Investigasi
Siswa keracunan makanan setelah menyantap MBG menjalani perawatan medis di Posko Penanganan Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Abdan Syakura
Baca 10 detik
  • Tiga dapur program Makan Bergizi Gratis ditutup sementara akibat kasus keracunan massal di Cipongkor.

  • Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap lanjutkan program, hanya tiga dapur bermasalah yang ditutup dan diawasi ketat.

  • Pemkab Bandung Barat tetapkan status KLB untuk memastikan penanganan kasus keracunan bisa dilakukan menyeluruh.

SuaraJabar.id - Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak-anak, justru tersandung kasus dugaan keracunan massal.

Ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG, memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah drastis dengan menutup sementara tiga dapur penyedia makanan yang terindikasi menjadi sumber masalah.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus keracunan ini, menyoroti seriusnya situasi dan urgensi penanganan.

Insiden keracunan massal ini bukan hanya masalah kesehatan lokal, tetapi juga menjadi sorotan nasional yang mengancam kredibilitas program MBG secara keseluruhan.

Baca Juga:Program Makan Gratis Pemerintah Dicurigai Sebabkan Keracunan Massal di Jonggol Bogor

Dengan status KLB, Pemkab Bandung Barat menunjukkan komitmen untuk investigasi mendalam dan penanganan cepat, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanan pangan, pengawasan, dan kualitas implementasi program di tingkat daerah.

Publik menanti langkah konkret untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang, dan anak-anak dapat menerima manfaat gizi tanpa risiko kesehatan.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dengan tegas menjelaskan bahwa penutupan hanya diberlakukan untuk tiga dapur yang secara spesifik terindikasi bermasalah.

“Saya tidak menutup 85 (dapur). Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja yang terindikasi masalah. Jadi jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur yang sudah bekerja dengan baik. Pada dasarnya program MBG ini sangat baik,” kata Bupati Jeje dilansir dari Antara.

Dapur yang ditutup terdiri atas dua unit di Kecamatan Cipongkor, lokasi utama insiden keracunan, dan satu unit di Kecamatan Cihampelas. Sementara itu, sekitar 80 dapur MBG lainnya di Kabupaten Bandung Barat tetap diizinkan beroperasi, namun dengan pengawasan yang jauh lebih ketat.

Baca Juga:Gelombang Kecaman Publik dan Pertanyaan untuk Pemerintah Soal MBG

“Kalau di KBB (Kabupaten Bandung Barat) ada 80 sekian dapur. Itu tetap beroperasi sambil evaluasi berjalan, meski statusnya KLB (Kejadian Luar Biasa). Jadi hanya tiga dapur yang ditutup,” ujarnya.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati, memisahkan penanganan kasus spesifik dari keberlangsungan program yang lebih luas, namun tetap mengedepankan keamanan.

Pemkab Bandung Barat tidak main-main dalam menyikapi insiden ini. Bupati Jeje Ritchie Ismail telah secara resmi menetapkan kasus keracunan makanan MBG di Cipongkor sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Penetapan status KLB ini dilakukan setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan yang mengkhawatirkan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

“Sekarang sudah kita tetapkan statusnya KLB supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” kata Bupati Jeje.
Penetapan status KLB ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya lebih cepat, mengkoordinasikan berbagai instansi secara efektif, dan melakukan tindakan penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari pelacakan sumber kontaminasi hingga perawatan medis bagi para korban.

Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi risiko kesehatan bagi masyarakatnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak