"Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," ujarnya dilansir ANTARA.
Dedi menegaskan hadirnya satgas anti premanisme itu, diharapkan sebagai salah satu solusi agar kejadian serupa tak terulang. Satgas itu nantinya bakal diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.
Pembentukan satgas ini juga dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.
"Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," tuturnya.
