Dari 'Gubernur Konten' ke Ajakan Kerjasama: Drama Baru Dedi Mulyadi dan Kaltim

Ia menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sektor-sektor tersebut lantaran mayoritas masyarakat Kaltim bekerja di sektor pertambangan.

Andi Ahmad S
Minggu, 04 Mei 2025 | 17:43 WIB
Dari 'Gubernur Konten' ke Ajakan Kerjasama: Drama Baru Dedi Mulyadi dan Kaltim
Kolase foto Dedi Mulyadi dan Rudy Mas'ud. [Ist]

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mendapat julukan "Gubernur Konten" karena aktif membagikan aktivitasnya sebagai pejabat publik melalui media sosial.
Julukan ini pertama kali dilontarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam rapat dengar pendapat bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada 29 April 2025.

Rudy menyapa Dedi dengan sebutan tersebut sambil tersenyum, yang kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Menanggapi julukan tersebut, Dedi Mulyadi tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai pujian dan menjelaskan bahwa strategi berbagi konten di media sosial telah membantu menghemat anggaran belanja iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara signifikan.

Menurutnya, anggaran iklan yang sebelumnya mencapai Rp 50 miliar kini cukup Rp 3 miliar, namun tetap efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Baca Juga:MUI Sebut Vasektomi Ala Dedi Mulyadi Haram, Pemerintah Diminta Tak Kampanye

Namun, pendekatan ini juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan apakah fokus pada pembuatan konten dapat mengalihkan perhatian dari tugas-tugas pokok sebagai gubernur.

Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara komunikasi publik yang efektif dan kinerja nyata dalam menjalankan pemerintahan.

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi lahir 11 April 1971 adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.

Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI dari 2019 hingga 2023.
Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018.

Baca Juga:Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Syarat Bansos, MUI: Bertentangan dengan Syariat

Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bachtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini