SuaraJabar.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyoroti pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal penyebarluasan informasi dan publikasi berkualitas.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait pemangkasan anggaran belanja media dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Selasa (29/4) yang dikhawatirkan berakibat pada menurunnya sebaran informasi atau publikasi yang berkualitas.
"Media merupakan salah satu instrumen dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Karenanya, keberadaan media, khususnya media massa, harus diperankan dalam sebaran informasi," kata Ono, dilansir dari Antara.
Ono menegaskan Pemprov Jabar harus menjaga kemitraan dengan media massa dalam menyebarkan pemberitaan yang utuh, faktual, dan berimbang, karena media massa, telah memiliki standar kode etik dalam mempublikasikan berita.
Baca Juga:Perjuangan Bocah SMP Rawat Ayah Sakit Hingga Meninggal, Dedi Mulyadi Beri Reaksi Menyentuh
"Media massa memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah," ujar Ono.
Diakui Ono, dalam era digital seperti saat ini, media sosial memang menjadi saluran komunikasi yang cepat dan menjangkau banyak orang.
Akan tetapi, tidak jarang informasi yang viral justru bersifat hoaks atau menyesatkan.
Bahkan, menurutnya tidak sedikit pendengung (buzzer) dan juga warga net (netizen) saling menyerang secara personal di media sosial.
"Saya juga sudah terbiasa menerima serangan personal oleh buzzer di media sosial, saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi kita harus berpegang pada media yang bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Baca Juga:Siswa Nakal Jabar 'Disekolahkan' di Barak Militer, Program Mulai Digelar Mei 2025!
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mendapat julukan "Gubernur Konten" karena pendekatannya yang aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada 29 April 2025, Dedi menjelaskan bahwa strategi ini berhasil mengurangi anggaran belanja iklan pemerintah provinsi secara signifikan.
Sebelumnya, anggaran kerja sama dengan media massa mencapai sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun, dengan memanfaatkan platform digital dan konten yang viral, anggaran tersebut berhasil ditekan menjadi hanya Rp3 miliar, tanpa mengurangi efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat.
Meski demikian, kebijakan pemangkasan anggaran media ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengingatkan pentingnya peran media massa sebagai pilar demokrasi dan penyebar informasi yang akurat dan berimbang. Ia menekankan bahwa meskipun media sosial efektif, media massa tetap memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin kredibilitas berita.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat yang mencapai Rp215 miliar pada tahun 2025. Ia mempertanyakan alokasi dana tersebut dan menekankan pentingnya transparansi serta efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Sekilas Dedi Mulyadi
