SuaraJabar.id - Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menyebut bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) perlu diperhatikan kembali.
Hal tersebut usai adanya kasus keracunan massal pelajar usai menyantap makanan program MBG, seperti di Cianjur dan Bogor baru-baru ini.
Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyebutkan kasus keracunan merupakan momentum evaluasi.
Hal ini untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
Baca Juga:Dear Warga Cianjur! Cetak KTP Kini Bisa di 8 Kecamatan
Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy, dilansir dari Antara.
Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.
Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.
Dirinya mengaku siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga:Nenek Asyiah Malang Akhirnya Pulang Dan Dibebaskan Biaya Rumah Sakit
Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.
"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.
Dalam program sebesar MBG, kata dia, semua aspek teknis, mulai dari bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal. Hal itu demi memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar kepercayaan terhadap berbagai program Pemerintah dapat terus terjaga. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik.
"Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," kata Eddy menegaskan.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.
Per Sabtu (10/5), total siswa yang mengalami keracunan terus bertambah hingga mencapai 171 orang.
Keracunan di Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkomitmen untuk menanggung biaya pengobatan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sareal.
Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di sela Munas ke-Vll APEKSI di Surabaya, Kamis (8/5/2025).
"Informasi biaya pengobatan kasus keracunan yang terjadi sejauh ini di beberapa sekolah Kota Bogor akan ditanggung oleh Pemkot Bogor. Namun teknisnya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut," ucap Dedie Rachim.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor sendiri masih fokus mendata siswa serta mempercepat hasil uji sample agar lebih bisa memastikan penyebab serta dimana titik lemah yang harus diperbaiki.
Selain itu, Pemkot Bogor juga masih menunggu hasil pemeriksaan sampel muntahan dan sampel dari dapur MBG.
"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan sedang dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di Labkesda Kota Bogor dan membutuhkan waktu 4 hari," ucap Dedie Rachim.
