- Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang berkeadilan dan berbasis kebutuhan rakyat
- Gubernur Jawa Barat akan menahan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah.
- Prioritas pembangunan di Jawa Barat harus fokus pada masalah fundamental.
SuaraJabar.id - Peringatan keras datang dari Gedung Sate! Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampaknya sudah gerah melihat prioritas sebagian kepala daerah di bawahnya.
Ia mengeluarkan ultimatum tegas, jangan harap bisa jalan-jalan dinas ke luar negeri jika "pekerjaan rumah" paling dasar di daerah masing-masing masih terbengkalai.
Sentilan ini menyoroti masalah klasik yang langsung dirasakan warga, seperti sampah yang menggunung dan jalan yang tak kunjung mulus.
Lantas, apa saja poin-poin ultimatum dari Dedi Mulyadi yang membuat para bupati dan wali kota harus berpikir dua kali sebelum mengajukan izin ke luar negeri? Simak daftarnya!
Baca Juga:Dedi Mulyadi ke Kepala Daerah: Urus Sampah-Jalan Rusak Dulu, Jangan Mimpi ke Luar Negeri
1. PR-nya Jelas: Bereskan Dulu Sampah dan Jalan Rusak
Poin pertama dan paling fundamental dari Dedi Mulyadi adalah soal prioritas. Menurutnya, energi dan anggaran pemerintah daerah saat ini harus 100% fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ia secara spesifik menunjuk dua masalah utama yang harus menjadi orientasi utama untuk dibenahi.
"Fokus saja pada apa yang menjadi kebutuhan dasar kita hari ini. Sampah masih belum terurus, jalan masih banyak yang rusak. Itu harus jadi orientasi untuk dibenahi," kata Dedi di Bandung, Selasa. Pesannya jelas: selesaikan dulu keluhan utama warga.
2. Ancaman Serius: Izin ke Luar Negeri Akan Dibekukan
Baca Juga:Dedi Mulyadi Janji Investasi dan Rekrutmen Kerja Baru akan Dibuka dengan Sistem Online
Ini bukan sekadar imbauan moral. Dedi Mulyadi menegaskan akan menggunakan kewenangannya sebagai gubernur untuk menyeleksi ketat setiap pengajuan izin perjalanan dinas.
Jika tujuannya tidak jelas dan tidak mendesak, ia tidak akan segan-segan menolaknya mentah-mentah.
"Keluar negeri selama ini selalu berizin. Kalau tidak ada alasan jelas, saya tidak akan izinkan," tegasnya. Ini adalah sanksi administratif langsung yang bisa membatalkan rencana perjalanan para kepala daerah.
3. Ada Pengecualian, Tapi Syaratnya "Super Mendesak"
Kebijakan Dedi Mulyadi ternyata tidak kaku dan tetap manusiawi. Ia membuka pintu pengecualian, namun hanya untuk kondisi yang dinilai sangat urgen dan tidak bisa ditawar. Ia memberikan contoh konkret izin yang telah ia setujui.
"Sejauh ini, lanjut Dedi, baru Bupati Bandung Barat yang mengajukan izin perjalanan ke luar negeri, yakni untuk menjenguk orang tuanya di Singapura," ungkapnya. Permohonan ini dikabulkan karena menyangkut urusan keluarga yang mendesak dan bersifat personal.
