- Jawa Barat memimpin angka PHK secara nasional, tetapi hal ini perlu dilihat dalam konteks
- Meskipun Jawa Barat mengalami peningkatan PHK, tren nasional justru membaik
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dan memiliki strategi untuk mengatasi masalah PHK
SuaraJabar.id - Di tengah kabar muram soal tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi membawa secercah harapan bagi para pencari kerja.
Ia memastikan bahwa badai PHK ini akan segera diimbangi dengan pulihnya investasi dan dibukanya kembali rekrutmen karyawan baru, yang akan didukung oleh sistem online modern.
Meskipun Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak se-Indonesia pada Agustus 2025, Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk tidak pesimis.
Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membalikkan keadaan.
Baca Juga:Jawa Barat Juara PHK, Benarkah Janji Dedi Mulyadi Mampu Atasi Masalah?
Kabar baik pertama datang dari sektor investasi. Dedi Mulyadi mengklaim bahwa geliat ekonomi di Jawa Barat mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Ia bahkan memberikan sinyal kuat bahwa penyerapan tenaga kerja baru akan segera dimulai.
"Saat ini, kata Dedi, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan," ujarnya dilansir dari Antara.
Secara spesifik, ia menunjuk beberapa kawasan industri utama yang akan kembali membuka lowongan. Ini adalah sinyal positif bahwa akan ada ruang baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau para pencari kerja baru.
"Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk," tegas Dedi.
Baca Juga:Pasca Kritik Dedi Mulyadi, Pemkab Karawang Mulai Menata Area Jalan Interchange Karawang Barat
Untuk memastikan "ruang untuk masuk" tersebut dapat diakses dengan mudah dan transparan, Dedi Mulyadi mengumumkan sebuah terobosan. Pihaknya akan segera menerapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring (online).
Inovasi ini diharapkan dapat memotong birokrasi dan mempertemukan langsung antara kebutuhan industri dengan para pencari kerja yang kompeten di seluruh Jawa Barat.
Ini adalah langkah modernisasi yang dinantikan banyak pihak untuk membuat proses rekrutmen lebih efisien.
Meski membawa kabar baik, Dedi Mulyadi tidak menampik data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Data tersebut menunjukkan dari total 830 orang yang terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025, sebanyak 261 orang berasal dari Jawa Barat.
Angka ini jauh di atas Sumatera Selatan (113 orang) dan Kalimantan Timur (100 orang).
