-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor menghadapi dugaan keracunan.
-
Investigasi awal belum pastikan keracunan, perlu tunggu hasil lab makanan dan riwayat kesehatan.
-
Tiga siswa telah pulang, satu siswa lain masih dirawat. Program MBG diperketat pengawasannya.
“Pak Gubernur berkeinginan mendekatkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Ke depan masyarakat Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, tidak perlu ke Jakarta, cukup di RSUD Kota Bogor,” katanya.
Kutipan langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi ini menjadi inti dari strategi regionalisasi layanan kesehatan. Ini berarti bahwa warga dari empat wilayah padat penduduk tersebut—Bogor (Kota dan Kabupaten), Cianjur, Sukabumi (Kota dan Kabupaten), dan Depok tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis spesialis atau rujukan lanjutan.
RSUD Kota Bogor akan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, mengurangi waktu, biaya, dan beban logistik bagi pasien dan keluarga.
Untuk memastikan transisi yang mulus dan optimal, tim verifikator dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan yang sangat detail. Aspek yang diverifikasi mencakup seluruh spektrum operasional rumah sakit:
Baca Juga:Jawa Barat Ambil Alih RSUD Kota Bogor, Siap Jadi Pusat Rujukan Regional
![RSUD Kota Bogor menyediakan pelayanan rapid test antigen bagi warga yang ingin bepergian ke luar kota. [Suara.com/Andi Ahmad Sulaendi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/23/36944-rsud-kota-bogor.jpg)
- Data aset tetap: Memastikan akurasi inventarisasi dan kepemilikan fasilitas.
- Sumber daya manusia dan kepegawaian: Evaluasi struktur organisasi, kualifikasi tenaga medis, dan status kepegawaian untuk menjamin staf yang kompeten.
- Kelengkapan self-assessment layanan: Mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas layanan yang telah ada.
- Laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Memahami kinerja finansial dan operasional.
- Dokumen pengawasan internal: Menilai sistem kontrol dan mitigasi risiko rumah sakit.
- Penunjukan penanggung jawab pemenuhan data: Menjamin transparansi dan akuntabilitas data selama masa transisi.
Verifikasi komprehensif ini adalah fondasi untuk membangun sebuah pusat rujukan regional yang kuat dan terpercaya.
Tanpa data yang akurat dan pengelolaan yang transparan, visi untuk menjadi rumah sakit tipe A dan melayani wilayah yang lebih luas akan sulit tercapai.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sendiri telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengambilalihan RSUD Kota Bogor.
Pernyataan tegasnya disampaikannya saat menjenguk pasien korban ambruknya Majelis Taklim Asohibiya pada 8 September lalu.
Insiden darurat tersebut menjadi cerminan langsung akan tantangan yang dihadapi RSUD dengan kapasitas saat ini, memperkuat urgensi intervensi provinsi.
Pemprov Jabar memandang langkah strategis ini sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menyeluruh untuk menyediakan layanan kesehatan optimal.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Stop Penerimaan CPNS di Jabar, Ini Alasannya!
Ini adalah respons konkret terhadap tuntutan masyarakat akan fasilitas kesehatan berkualitas, tidak hanya di dalam Kota Bogor, tetapi juga untuk seluruh kabupaten dan kota di sekitarnya yang akan menjadi cakupan layanan regional.
Dengan alih kepemilikan ini, diharapkan akan terjadi suntikan dana segar, peningkatan standar layanan, efisiensi manajemen yang lebih baik, dan akselerasi pengembangan fasilitas.
RSUD Kota Bogor, di bawah manajemen Pemprov Jabar, siap bertransformasi menjadi pilar utama layanan kesehatan modern dan responsif bagi jutaan warga Jawa Barat di wilayah Bogor Raya, Cianjur, dan Depok.
