-
PPP Jabar dukung Agus Suparmanto, klaim sah Ketua Umum baru setelah pimpinan sidang Muktamar tinggalkan forum.
-
Dualisme terjadi usai Muktamar X: klaim Ketum Mardiono (aklamasi awal) versus Agus Suparmanto (aklamasi peserta bertahan).
-
DPW Jabar yakini proses pemilihan Agus sah karena kuorum terpenuhi meski pimpinan sidang Amir Uskara keluar.
SuaraJabar.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus diterjang badai dualisme kepemimpinan pasca-Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Sabtu, 27 September 2025.
Peristiwa yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi partai justru berujung pada klaim Ketua Umum dari dua kubu Plt. Ketua Umum Mardiono dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat kini angkat bicara, memberikan perspektif rinci mengenai kronologi dan alasan di balik dukungan mereka terhadap Agus Suparmanto, menyoroti peran sentral Wakil Ketua Umum PPP periode sebelumnya, Amir Uskara.
Polemik ini tidak hanya menjadi perdebatan internal, melainkan juga menyedot perhatian publik yang menantikan kejelasan arah partai berlambang Ka'bah ini jelang kontestasi politik mendatang.
Baca Juga:Hore! Retribusi Berlapis Pintu Masuk Cibodas Resmi Dihapus, Wisatawan Kini Cuma Bayar Sekali
Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat, mengungkapkan keyakinannya terhadap legitimasi Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum definitif. Menurut Pepep, kunci peristiwa ini terletak pada dinamika sidang Muktamar X.
"Tentu kami menyayangkan kericuhan yang terjadi. Tapi perlu dipahami, muktamar adalah satu rangkaian proses. Nah kenapa pak Agus Suparmanto jadi Ketua Umum, karena setelah dinamika yang terjadi, pimpinan sidang yang awalnya dipimpin oleh Pak Amir Uskara meninggalkan tempat sidang, sementara sebagian besar muktamirin masih bertahan," kata Pepep, dilansir dari Antara.
Pepep menjelaskan bahwa kepemimpinan Amir Uskara dalam sidang tersebut memang sempat dipersoalkan oleh sebagian peserta Muktamar X, terutama terkait kapasitasnya.
Berbagai interupsi dan masukan yang diajukan oleh peserta, termasuk usulan agar pimpinan sidang dipegang oleh Ketua SC (Steering Committee) atau Sekretaris SC, tidak diakomodir.
Situasi inilah yang memicu ketegangan, mencapai titik cukup panas sampai ada pelemparan kursi yang akhirnya menyebabkan Amir Uskara dan jajarannya meninggalkan ruangan sidang.
Baca Juga:Menggeliat di Tanah Priangan: Kopi Excelsa Sumedang ke Panggung Dunia
Setelah Amir Uskara dan jajarannya meninggalkan ruangan sidang, para peserta Muktamar X yang mayoritas masih bertahan tidak membubarkan diri. Sesuai ketentuan, kata Pepep, pimpinan sidang bisa diambil alih oleh DPP.
Kesempatan ini dimanfaatkan oleh peserta untuk mendaulat pimpinan DPP lain agar melanjutkan sidang.
"Karena itu (Amir Uskara meninggalkan ruangan sidang), sesuai ketentuan bahwa pimpinan sidang bisa diambil alih oleh DPP, maka peserta Muktamar mendaulat pimpinan DPP lain untuk melanjutkan sidang dengan agenda Perubahan AD/ART, Laporan Pertanggungjawaban DPP, hingga pemilihan ketua baru," ujar Pepep.
Pepep juga mengklarifikasi bahwa sidang muktamar yang pertama, saat dipimpin Amir Uskara, sejatinya berjalan dengan baik dan berisi penjelasan tentang agenda Muktamar, penetapan jadwal, dan hal-hal teknis.
Namun, dalam sidang muktamar pertama itu, tidak ada keputusan soal Ketua Umum partai, termasuk kubu Mardiono. Oleh karena itu, klaim kemenangan aklamasi kubu Mardiono pada paripurna pertama dinilai membingungkan oleh DPW Jabar.
"Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Ketua Umum sudah ditetapkan di paripurna pertama, itu membingungkan," ucapnya.
Sidang muktamar yang berlanjut setelah Amir Uskara meninggalkan ruangan kemudian dipimpin oleh tokoh-tokoh dari unsur SC dan OC, antara lain Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Tahir, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yakin, Dahlia Umar, dan Mustafa Nuur.
Di bawah pimpinan baru inilah, agenda pemilihan Ketua Umum berhasil diselesaikan, yang berujung pada terpilihnya Agus Suparmanto.
Pepep menegaskan bahwa proses tersebut sah dan bisa dipertanggungjawabkan karena kuorum terpenuhi.
"Mayoritas peserta masih ada. Sekitar 75 persen pemegang suara sah tetap hadir di ruangan," tutur Pepep.
Seperti diketahui, Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 27-29 September 2025, justru memunculkan dua klaim kepemimpinan.
Pertama, kelompok Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang mengklaim kemenangan aklamasi pada Sabtu (27/9).
Kedua, kelompok Agus Suparmanto yang juga mengklaim menang secara aklamasi karena didukung oleh mayoritas kader partai yang tetap bertahan di arena sidang.
Dualisme ini menempatkan PPP dalam posisi yang sulit menjelang Pemilu 2029. Konsolidasi internal dan penyelesaian konflik kepemimpinan menjadi harga mati bagi partai ini untuk dapat kembali bersaing di panggung politik nasional.
