- Forum Warga Cibeureum Bersatu berdemonstrasi di Balai Kota Sukabumi pada Rabu (1/4/2026) terkait dugaan monopoli program Makan Bergizi Gratis.
- Demonstran menuding anggota DPRD berinisial AW menguasai lima unit dapur gizi dan menggunakan bahan baku impor yang merugikan UMKM.
- Pimpinan DPRD menyatakan akan memproses oknum melalui Badan Kehormatan jika terbukti melanggar aturan pengelolaan dana negara dalam program tersebut.
SuaraJabar.id - Perayaan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112 yang seharusnya penuh suka cita, justru berubah menjadi panggung protes yang panas.
Di depan Balai Kota, Rabu (1/4/2026), massa dari Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacim) membawa sebuah isu sensitif yang kini tengah menjadi primadona nasional: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukannya membawa kabar baik soal perbaikan gizi anak sekolah, massa justru membongkar sisi gelap di balik dapur-dapur produksi makanan tersebut.
Aroma monopoli dan dugaan keterlibatan "orang dalam" parlemen menyeruak ke permukaan, memicu tanda tanya besar. Benarkah program pro-rakyat ini justru menjadi ladang bisnis baru bagi oknum pejabat?
Baca Juga:Seling Putus: Detik-Detik Menegangkan Jembatan Gantung Sukabumi Ambruk Seret Pemotor ke Dasar Sungai
Suara Ujang Taufik, koordinator aksi, terdengar lantang di tengah kerumunan. Ia secara spesifik membidik satu nama anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial AW. Tak tanggung-tanggung, AW dituding menguasai lima unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus.
“Yang terlibat dalam program MBG ini cukup banyak dari Anggota Dewan. Pertama ada Ardi Wantoro (AW), dia punya lima dapur, dia juga punya pabrik roti, dan pekerjanya pun orang luar, bukan warga lokal Sukabumi,” ungkap Ujang dengan nada kecewa.
Luka para pelaku usaha lokal semakin perih saat Ujang membeberkan rantai pasok yang dianggap tidak nasionalis. Alih-alih membeli bumbu dapur dari pasar lokal Cibeureum, sang oknum diduga lebih memilih mengimpor bahan baku.
"Untuk pembelian kebutuhan MBG, dia beli bawang ke Cina. Akibatnya, UMKM di sekitar malah tidak laku, bahkan mati suri," tegasnya.
Mendengar namanya disebut dalam pusaran polemik, Ardi Wantoro tak tinggal diam. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini langsung menangkis tudingan tersebut dengan tegas. Baginya, tuduhan itu adalah salah alamat.
Baca Juga:Lelah Menagih Janji, Warga Cibening Sukabumi Patungan Rp50 Ribu Demi Bangun Jembatan
"Nggak ada, saya nggak punya pabrik roti. Itu punya Pak Apep Saepulloh. Kalau untuk dapur, saya juga nggak punya," ujar Ardi saat dikonfirmasi.
Ia memilih irit bicara dan menolak menanggapi lebih jauh mengenai kepemilikan SPPG. Ardi berdalih, posisinya sebagai kader Gerindra justru mengharuskannya berada di garda terdepan untuk mengawasi jalannya program unggulan Prabowo Subianto tersebut, bukan malah menjadi pemain di dalamnya.
"No comment lah, tanya sama yang punya dapurnya saja," imbuhnya singkat.
Kisruh ini pun sampai ke telinga pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menegaskan bahwa polemik ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tuduhan Forwacim terbukti secara administratif, ada konsekuensi fatal yang menanti sang legislator.
Secara aturan, anggota dewan dilarang keras bermain dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara, termasuk pengelolaan dapur MBG.
"Kalau terbukti secara administratif anggota dewan tercantum dalam pengelolaan SPPG, itu pelanggaran serius. Harus digiring ke Badan Kehormatan (BK)," tegas Rojab.
